JATIMTIMES - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berencana menggelar retreat bagi 345 kepala sekolah SD dan SMP dengan anggaran sekitar Rp 300 juta menuai kritik dari DPRD. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Malang, Danny Agung Prasetyo, menilai anggaran tersebut lebih baik dialihkan untuk program yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama siswa dari keluarga kurang mampu.
Danny menyoroti efektivitas penggunaan APBD untuk kegiatan pembinaan yang direncanakan berlangsung selama satu hari pada Oktober atau November 2026. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali prioritas belanja pendidikan agar anggaran yang tersedia benar-benar menjawab kebutuhan mendesak di lapangan.
"Saya menyarankan agar dana ratusan juta rupiah itu dialihkan untuk program yang jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya dunia pendidikan," ucap Danny, Jum'at (9/10/2026).
Ia menilai, anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu siswa tidak mampu dengan pendataan penerima yang lebih akurat. Danny menyinggung kasus pengadaan seragam di SMPN 18 Malang sebagai salah satu persoalan yang perlu menjadi bahan evaluasi agar bantuan pendidikan dapat menyasar pihak yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu, ia mengusulkan agar dana tersebut bisa digunakan untuk memberikan penghargaan kepada atlet muda yang telah mengharumkan nama Kota Malang melalui prestasi olahraga.
"Dana itu juga bisa dimanfaatkan untuk memberikan penghargaan bagi para atlet muda yang telah mengharumkan nama Kota Malang," pintanya.
Danny menegaskan, sebagai Kota Pendidikan, Malang membutuhkan penguatan tata kelola pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan. Ia mempertanyakan urgensi retreat jika pembinaan kepala sekolah tidak secara langsung diarahkan pada penguatan manajemen internal dan penyelesaian persoalan di lingkungan sekolah.
"Sebagai kota pendidikan, menjadi gudangnya para akademis, tanggung jawab moral dan etika pembinaan guru seharusnya bertumpu pada penguatan manajemen internal kepala sekolah, bukan melalui agenda seremonial semacam retreat," tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Suwarjana sebelumnya menjelaskan bahwa anggaran retreat bersumber dari APBD Kota Malang. Hal tersebut disampaikannya dalam pemberitaan JatimTIMES pada Senin (5/10/2026). “APBD. Ini ada sekitar Rp300 jutaan,” ujar Suwarjana, Senin (5/10/2026).
Ia menyebut kegiatan tersebut ditargetkan terlaksana paling lambat November 2026. Disdikbud masih mematangkan lokasi dan teknis pelaksanaan, dengan Islamic Center menjadi salah satu tempat yang dipertimbangkan. Retreat dipastikan tidak menggunakan konsep menginap karena menyesuaikan anggaran yang tersedia.
“Ya, kemungkinan di Islamic Center. Punya ruangan yang memenuhi dan yang jelas tidak menginap, mengingat anggarannya,” jelasnya.
Suwarjana juga mengungkapkan bahwa pembinaan tidak hanya dilakukan di dalam kelas. Disdikbud merencanakan perpaduan materi kelas dengan kegiatan bernuansa militer sebagai bagian dari konsep retreat tersebut. “Iya, ada militer-militer, kemudian juga ada di kelasnya,” katanya.
Rencana kegiatan itu akan melibatkan 345 kepala sekolah, terdiri atas 225 kepala sekolah negeri dan 120 kepala sekolah swasta. Menurut Suwarjana, sosialisasi kepada para kepala sekolah telah dilakukan agar peserta dapat mempersiapkan diri sebelum kegiatan berlangsung. “Sudah sosialisasi. Biar siap-siap,” pungkasnya.
Di sisi lain, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat sebelumnya menyampaikan bahwa retreat tersebut disiapkan sebagai forum evaluasi dan introspeksi atas berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Pemerintah berharap kegiatan itu dapat menjadi pembelajaran bagi para kepala sekolah dalam menjalankan tanggung jawabnya, terutama terkait penanganan siswa dan penciptaan lingkungan sekolah yang aman.
Namun, kritik dari Fraksi Gerindra menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk kegiatan tersebut masih menjadi sorotan. Di tengah berbagai kebutuhan sektor pendidikan, efektivitas retreat dan manfaat konkret yang dihasilkan akan menjadi hal penting untuk menjawab pertanyaan mengenai prioritas penggunaan APBD Kota Malang.
