Pertemuan petani Ngajum, Muspika, DPRD dan DLH terkait limbah PT Greenfields lndonesia (dok MalangTimes)
Pertemuan petani Ngajum, Muspika, DPRD dan DLH terkait limbah PT Greenfields lndonesia (dok MalangTimes)

MALANGTIMES - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang angkat bicara terkait belum cairnya kompensasi para petani di wilayah Ngajum yang lahan pertaniannya merugi karena limbah PT Greenfields lndonesia.

Melalui Kepala DLH Kabupaten Malang Budi Iswoyo, proses kompensasi yang diminta para petani Ngajum ke pihak Greenfields, tak cair karena kurangnya data yang dimiliki. 

Sehingga pihak Greenfields lndonesia pun belum memberikan kompensasi atas dugaan rusaknya lahan pertanian petani yang disebut telah terjadi sejak tahun 2014 lalu hingga kini.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang ini menyontohkan, terkait hal serupa yang terjadi di Jawa Barat (Jabar). 

Dimana, pihak Pertamina memberikan kompensasi hingga Rp 10 miliar ke warga terdampak yang lahan mangrovenya rusak karena eksplorasi.

"Itu karena datanya valid. Mangrove yang mati luasannya segini, dan itu yang diberi kompensasi. Di sini tak ada. Si A berapa kerugiannya, si B berapa," ujar Budi.

Kondisi itu pula yang membuat DLH meminta ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang untuk turun tangan terkait hal itu. 

Pasalnya, data kerusakan lahan pertanian karena limbah PT Greenfields lndonesia itu pun tak dimiliki oleh DTPHP sebagai leading sektornya.

"Jadi ranahnya di pertanian ya. Tapi data itu juga tak ada di sana. Karena itu terkait kompensasi, menurut kita dinas terkait harus turun tangan untuk fasilitasi petani," ujarnya yang menyebut bahwa untuk mendapat data valid butuh survei dan tentunya waktu panjang.

Validasi data itu menjadi penting, baik bagi petani yang merasa dirugikan oleh adanya limbah maupun bagi pemerintah Kabupaten Malang sebagai dasar mengeluarkan kebijakan dan sanksi sesuai aturan ke PT Greenfields lndonesia.

Dimana, lanjut Budi, bila memang ada data valid pihaknya bisa memaksa pabrik untuk membayar kompensasi itu.

"Bila tak dipatuhi, kita bisa naikkan status paksaan ke perusahaan. Yakni pencabutan izin usaha," ujarnya.

Terpisah, Budiar Anwar Kepala DTPHP Kabupaten Malang pun merespons harapan dari DLH terkait persoalan itu. 

Dimana, dirinya mengatakan akan segera meninjau ke lokasi yang disebut terdampak limbah di Desa Kesamben, serta wilayah lainnya di Kecamatan Ngajum.

"Segera nanti petugas kita untuk meninjau lokasi," ujarnya.

Terkait koordinasi dengan DLH, Budiar menyampaikan, memang belum dilakukan oleh pihaknya. 

Sehingga direncanakan juga akan segera dilakukan untuk proses penyelesaian itu.