JATIMTIMES — Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur (Jatim) menjadi momentum penting untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran dan efisiensi fiskal. Terkait hal tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, menyampaikan sejumlah catatan strategis.
Lilik yang juga Anggota Komisi C DPRD Jatim ini menegaskan bahwa tantangan tekanan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh mengorbankan keberpihakan APBD terhadap kebutuhan mendasar masyarakat.
Ia menjelaskan, dalam perspektif Komisi C yang membidangi keuangan daerah, efisiensi anggaran di tengah tekanan penerimaan harus dijawab dengan perbaikan kualitas belanja, bukan sekadar pemotongan alokasi program secara parsial.
“Efisiensi tidak boleh hanya dimaknai sebagai pengurangan belanja. Efisiensi harus menjadi momentum untuk menekan pemborosan, meningkatkan kualitas belanja, dan memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan dampak yang terukur," ujarnya, Senin (12/10/2026).
"Kita perlu membedakan mana belanja yang sekadar menghabiskan anggaran dengan belanja yang benar-benar menyelesaikan persoalan rakyat,” imbuh legislator asal Dapil Jatim I Surabaya ini.
Lebih lanjut, Fraksi PKS mendorong Pemprov Jatim untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui empat langkah strategis tanpa harus menambah beban bagi masyarakat maupun dunia usaha. Langkah pertama mencakup optimalisasi potensi PAD melalui perbaikan administrasi perpajakan, digitalisasi layanan, penguatan pengawasan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Langkah kedua dan ketiga berfokus pada pembenahan aset serta BUMD. Lilik meminta Pemprov Jatim lebih agresif mengoptimalkan aset-aset daerah yang belum produktif agar memberi nilai tambah ekonomi.
Di saat yang sama, kinerja BUMD harus dibenahi secara total agar lebih profesional, transparan, dan efisien dalam menyumbang pendapatan daerah tanpa meninggalkan fungsi pelayanan publik.
Adapun langkah keempat menitikberatkan pada penggalian sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui penguatan UMKM, iklim investasi, industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Menurut Lilik, peningkatan PAD yang sehat seharusnya bersumber dari tumbuhnya aktivitas ekonomi warga, bukan dari penarikan pajak baru.
Meskipun PKS berada dalam jajaran partai pengusung pemerintah daerah, Lilik menegaskan bahwa sinergi politik tidak akan mengurangi fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan APBD dan kebijakan daerah.
“Sinergi tidak berarti meniadakan sikap kritis. Dukungan harus berjalan beriringan dengan pengawasan, evaluasi, dan keberanian memberikan masukan. Pengawasan bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan anggaran digunakan secara bertanggung jawab dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas,” paparnya.
Lilik menekankan agar program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta ketahanan pangan tetap berjalan konsisten di tengah keterbatasan fiskal. Ia meminta agar setiap program prioritas memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sasaran penerima yang tepat, serta evaluasi berkala yang terbuka kepada publik.
“Pada Hari Jadi ke-81 ini, ukuran keberhasilan pemerintah bukan semata-mata berapa banyak program yang diluncurkan atau berapa besar anggaran yang terserap. Yang terpenting adalah apakah masyarakat semakin mudah mengakses layanan dasar dan seberapa besar perubahan positif yang benar-benar dirasakan oleh rakyat,” pungkasnya.
