JATIMTIMES - Inflasi Kota Probolinggo pada September 2026 masih terjaga meski sejumlah harga pangan mengalami kenaikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Probolinggo tercatat 0,20% secara bulanan atau month to month (mtm).
Angka tersebut melandai dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 0,44% (mtm). Secara tahunan, inflasi Kota Probolinggo berada di level 3,01% (year on year/yoy).
Capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan inflasi Jawa Timur yang mencapai 3,33% (yoy) dan inflasi nasional sebesar 3,28% (yoy). Dengan demikian, perkembangan harga di Kota Probolinggo masih berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional 2,5±1%.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Malang, Indra Kuspriyadi, mengatakan stabilitas harga di wilayah kerja BI Malang terus menjadi perhatian, terutama ketika tekanan harga berasal dari komoditas pangan.
“Sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Daerah, dan Bank Indonesia melalui penguatan program 4K, Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, serta Komunikasi efektif, menjadi kunci utama dalam menjaga level inflasi kita,” ujar Indra.
Pernyataan tersebut sejalan dengan langkah pengendalian inflasi yang dilakukan bersama Pemerintah Kota Probolinggo dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Pada September 2026, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi Kota Probolinggo dengan andil sebesar 0,21% (mtm).
Beberapa komoditas pangan tercatat mengalami kenaikan harga. Telur ayam ras, daging ayam ras, dan daging sapi masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,04% (mtm).
Selanjutnya, cabai rawit memberikan andil sebesar 0,03%, sedangkan cumi-cumi menyumbang 0,02% terhadap inflasi bulanan.
Kenaikan harga telur ayam ras dan daging ayam ras terutama dipengaruhi meningkatnya harga DOC (Day Old Chick) serta biaya pakan di tingkat produsen. Kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya permintaan setelah beroperasinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
Sementara itu, kenaikan harga daging sapi berkaitan dengan meningkatnya harga sapi hidup serta kenaikan Harga Acuan Penjualan (HAP) bobot daging hidup ruminansia yang turut terdampak kondisi perang di Timur Tengah.
Harga cabai rawit juga mengalami kenaikan akibat keterbatasan pasokan yang dipengaruhi faktor musim dan siklus produksi.
Adapun kenaikan harga cumi-cumi dipengaruhi berkurangnya hasil tangkapan akibat kondisi cuaca dan gelombang tinggi.
Di tengah kenaikan sejumlah komoditas pangan, beberapa barang justru mengalami penurunan harga sehingga menahan laju inflasi Kota Probolinggo.
Komoditas tersebut antara lain emas perhiasan, cabai merah, terong, beras, dan sawi. Masing-masing memberikan andil deflasi sebesar 0,02%, 0,02%, 0,01%, 0,01%, dan 0,01% (mtm).
Harga emas perhiasan turun mengikuti perkembangan harga emas dunia. Sementara harga cabai merah mengalami penurunan setelah pasokan dan distribusinya kembali membaik.
Penurunan harga beras juga menjadi salah satu faktor yang menahan tekanan inflasi. Kondisi ini didukung penguatan pasokan dari sentra produksi, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta bantuan pangan.
Langkah tersebut membantu menjaga ketersediaan sekaligus keterjangkauan harga beras bagi masyarakat Kota Probolinggo.
Stabilnya inflasi Kota Probolinggo tidak lepas dari sinergi Bank Indonesia, Pemkot Probolinggo, dan seluruh anggota TPID.
Pengendalian dilakukan melalui strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari pemantauan harga dan pasokan bahan pangan pokok secara intensif hingga penyelenggaraan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Pemkot Probolinggo dan TPID juga mengoperasikan Kopi Siaga atau Toko Pengendali Inflasi Harga sebagai salah satu instrumen untuk mendukung ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga.
Selain itu, TPID Kota Probolinggo secara rutin menyusun infografis neraca pangan mingguan. Data tersebut menjadi salah satu dasar dalam pemantauan kondisi pangan sekaligus pengambilan kebijakan.
TPID Kota Probolinggo juga aktif mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri.
Upaya pengendalian tersebut sejalan dengan penekanan BI bahwa sinergi pemerintah daerah dan TPID menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran. Pada September 2026, BI secara nasional juga mencatat inflasi masih berada dalam kisaran sasaran 2,5±1%.
Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan seluruh anggota TPID akan terus memperkuat pengendalian inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) dan optimalisasi strategi 4K.
Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga pangan strategis, serta peningkatan efektivitas koordinasi dan komunikasi kepada masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga inflasi Kota Probolinggo tetap berada dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5±1% (yoy).
