JATIMTIMES – Pemerintah Kota Blitar mulai menata arah pembangunan 2027 dengan menempatkan pelayanan dasar masyarakat dan penguatan infrastruktur sebagai dua poros utama belanja daerah. Arah kebijakan itu tertuang dalam Rancangan APBD 2027 yang disampaikan Wali Kota Blitar H Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar, Selasa (29/9/2026).
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan Rp807,086 miliar. Sementara belanja daerah dirancang sebesar Rp840,086 miliar. Pemerintah kota mengarahkan ruang fiskal yang tersedia untuk menjaga keberlanjutan layanan yang bersentuhan langsung dengan warga sekaligus membangun infrastruktur yang menopang pelayanan publik dan ekonomi daerah.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Blitar dr Syahrul Alim. Sebanyak 22 dari 25 anggota DPRD hadir sehingga rapat memenuhi kuorum. Selain Raperda APBD 2027, paripurna membahas Perubahan APBD 2026, dana cadangan pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
Mas Ibin mengatakan penyusunan APBD 2027 masih menghadapi tantangan karena besaran transfer ke daerah dari pemerintah pusat belum ditetapkan. Kondisi itu membuat pemerintah kota menggunakan asumsi fiskal yang tersedia sembari menyiapkan penguatan sumber pendapatan daerah.
“Dana transfer belum ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tantangannya adalah bagaimana Pemerintah Kota Blitar secara bertahap meningkatkan PAD dan mencari sumber-sumber baru, sehingga ke depan kita lebih mandiri dari sumber-sumber lokal,” kata Mas Ibin.
Layanan Dasar Tetap Menjadi Prioritas
Pendapatan Asli Daerah pada 2027 ditargetkan Rp220,4 miliar atau meningkat 8,67 persen dibandingkan 2026. Pendapatan transfer diproyeksikan Rp577,186 miliar, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp9,5 miliar.
Di sisi belanja, Pemkot Blitar menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas. Anggaran pendidikan diarahkan untuk memperluas akses layanan berkualitas hingga tuntas, melalui program bimbingan belajar gratis, beasiswa mahasiswa, serta Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi sekolah swasta.
Perlindungan sosial juga dipertahankan melalui pembiayaan jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Pemerintah menyiapkan pula Rastrada, bantuan bagi anak yatim piatu dan lansia, obat serta bahan medis bagi RSUD dan puskesmas, hingga dukungan program cek kesehatan gratis.
Perhatian terhadap masyarakat di tingkat akar rumput diteruskan melalui insentif kader Posyandu, RT/RW, guru ngaji, guru Minggu, modin dan pekerja sosial. Pemberdayaan ekonomi diarahkan melalui peningkatan kapasitas UMKM, pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja, serta Program Karya Mas.
Mas Ibin menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menghilangkan orientasi anggaran kepada masyarakat.
“Kita harus mempertahankan ekonomi yang bagus, bahkan menumbuhkan ekonomi di tengah keterbatasan fiskal. Subsidi sosial untuk masyarakat, mulai pendidikan gratis, beasiswa sampai subsidi kesejahteraan, juga kita pertahankan,” ujarnya.
Infrastruktur Didorong Menopang Ekonomi
Poros berikutnya ialah infrastruktur. Pemkot Blitar memprioritaskan penanganan banjir dan persoalan sampah sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pembangunan juga diarahkan pada infrastruktur yang memiliki daya ungkit ekonomi dan potensi memperkuat PAD. Agenda tersebut mencakup kelanjutan pembangunan Blitar Trade Center (BTC), revitalisasi pasar tradisional, pembangunan dan revitalisasi sarana olahraga, serta pengembangan destinasi wisata edukasi dan wisata olahraga.
Rancangan APBD 2027 juga mengintegrasikan intervensi penurunan kemiskinan dan stunting dengan perbaikan rumah layak huni dan sanitasi, pengendalian inflasi serta kegiatan daerah yang mendorong perputaran ekonomi lokal.
Di tengah agenda pembangunan tersebut, Mas Ibin mengakui struktur pendapatan Kota Blitar masih sangat bergantung pada transfer pusat. Karena itu, peningkatan PAD akan menjadi pekerjaan strategis agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat.
“Kita masih menggunakan asumsi APBD 2026 sambil menunggu pengumuman dana transfer dari pusat. Ke depan, sumber pendapatan lokal harus terus kita tingkatkan agar Kota Blitar semakin mandiri,” kata Mas Ibin.
Penyusunan APBD 2027 dengan demikian tidak hanya diarahkan untuk menjaga kesinambungan program. Pemerintah kota juga berupaya membangun fondasi fiskal yang lebih kuat, sembari memastikan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur tetap bergerak sebagai mesin pembangunan Kota Blitar.
