JATIMTIMES - Tim Straegi Policy Unit -Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (SPU -TEKAD) Kemendes PDT, M Arif An dan staf Tim Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa (PKEI), Novan Kartiko Ardianto berkunjung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Provinsi Maluku Utara.
Kegiatan kunjungan bertujuan dan menitik beratkan pada titik lokus program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) yang berada di wilayah Provinsi Maluku Utara khususnya di Kabupaten Halmahera Barat. Kunjungan ini juga dalam rangka monitoring kegiatan Literasi Keuangan Desa dan Kuisioner Reformulasi Indeks desa.
“Kami menyambut baik agar Program TEKAD yang luar biasa ini tidak sampai berhenti, Kami akan mengupayakan agar program baik dari TEKAD akan menjadi program yang nyata dan berkelanjutan. Kami menyebutnya Namanya TEKAD LOKAL, karena lokal maka lokus desa penerima program di SK Bupati saja tidak perlu pakai Gubernur, sehingga apa yang sudah dikerjakan di TEKAD sebelumnya bisa dilanjutkan ,” ujar Kabid Kelembagaan Dinas PMD Provinsi Maluku Utara, Anwar Lifan, Senin (28/09/2026)
DPMD Provinsi Maluku Utara berkeinginan agar lokus TEKAD agar bisa melanjutkan program yang sudah ada. Dengan usulan alokasi anggaran diambilkan dari 20 % ketahanan pangan dan dana yang disisihkan untuk Kopdes diambil Rp 100 juta dan tambah lagi anggaran dari CSR Perusahaan.
Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Desa yang juga Tim SPU TEKAD, M. Arif menyambut baik usulan dan komitmen Pemprov Maluku Utara tersebut.
“Masukan dan usulan dari DPMD Provinsi Maluku Utara sangat bagus, bisa ditampung dan bisa menjadi bahan rumusan program kedepan. Segala usulan dan masukan harus diterima, karena program TEKAD harus lanjut dan berkelanjutan,” jelas Arif.
Selesai pertemuan Tim SPU dan Direktorat PKEI melanjutkan perjalanan ke Halmahera Barat.
Secara khusus disampaikan data progres status desa di Provinsi Maluku Utara dalam survei pemutahiran Indeks Desa yaitu sebelumnya Desa Mandiri berjumlah 27 desa 2025, kini naik jadi 28 desa berstatus Mandiri.
"Kami di Maluku Utara siap dengan bobot yang berat khususnya dengan tambahan program prioritas nasional, meski demikian harap dimaklumi kondisi lokal provinsi Maluku Utara agar bisa dimengerti terkait topografi dan medan serta sarana transportasi yang ada," kata Anwar.
Secara khusus Anwar juga menyampaikan masukan terkait Kontrak TPP, progres Indeks Desa Membangun (IDM) yang kini telah berubah menjadi Indeks Desa (ID), juga progres tentang Bumdes khususnya terkait badan hukum formal.
"Untuk BUMdesa ini masih berkutat pada progres untuk berbadan hukum serta berfikir SDM peningkatan kapasitas," imbuh Anwar.
