JATIMTIMES – Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyoroti penetapan target pendapatan asli daerah (PAD), ancaman krisis air akibat kekeringan El Nino, hingga tata kelola pengeluaran pembiayaan daerah, di tengah pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam dokumen RAPBD 2027, Pendapatan Daerah Jawa Timur diproyeksikan sebesar Rp26,407 triliun, dengan penopang utama pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp17,707 triliun.
Juru bicara Fraksi Partai Demokrat M. Naufal Alghifary mencatat target PAD 2027 memang tumbuh tipis 0,4 persen jika dibandingkan dengan Perubahan APBD 2026. Namun angka tersebut ternyata lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2025 yang berhasil menembus Rp18,4 triliun.
Sejalan dengan pandangan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim, Fraksi Demokrat mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyajikan data perbandingan penerimaan sekurang-kurangnya tiga tahun terakhir.
Ketersediaan data historis ini dinilai penting untuk mengukur potensi intensifikasi, ekstensifikasi, digitalisasi pemungutan, serta pemanfaatan aset secara objektif dan akuntabel.
"Penetapan target PAD harus dilakukan per jenis penerimaan secara realistis dan akuntabel, disertai basis data dan asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.
"Data perbandingan sekurang-kurangnya tiga tahun diperlukan agar ruang intensifikasi, ekstensifikasi, digitalisasi pemungutan, dan pemanfaatan aset dapat dinilai secara objektif," sambung Naufal Alghifary.
Di sektor Belanja Daerah yang dialokasikan sebesar Rp27,423 triliun, Fraksi Demokrat mengingatkan bahwa penyusunan anggaran tidak boleh berhenti pada pemenuhan kesesuaian administratif belaka. Substansi anggaran harus memastikan kualitas belanja (quality of spending), ketepatan prioritas, serta memberikan dampak dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Naufal secara khusus meminta perhatian Pemprov Jatim terhadap ancaman bencana iklim yang berpotensi melanda Jawa Timur pada tahun 2027, khususnya kekeringan akibat El Nino yang berisiko memicu krisis air bersih dan kegagalan panen di sektor pertanian.
Terlebih, berdasarkan pengalaman tahun 2026 ini, terjadi kekeringan yang berkepanjangan akibat El Nino, banyak hutan terbakar, kekurangan air baik untuk kepentingan keluarga atau air di lahan pertanian yang berakibat pada gagal panen.
"Untuk itu apa langkah pemerintah di tahun 2027 guna mengantisipasi hal-hal tersebut khususnya kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam kerangka RAPBD Tahun Anggaran 2027?" ujar Naufal.
Selain itu, Demokrat meminta eksekutif menyiapkan pemetaan profil SDM aparatur yang mumpuni agar dapat mengawal sembilan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, termasuk dalam memperkuat pelayanan dasar dan percepatan pengentasan kemiskinan.
Mengenai postur Pembiayaan Daerah, RAPBD 2027 mencatatkan defisit anggaran sebesar Rp1,015 triliun yang akan ditutup penuh melalui Pembiayaan Netto. Penerimaan pembiayaan bersumber dari perkiraan SiLPA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,5 triliun, sementara Pengeluaran Pembiayaan dirancang sebesar Rp484,176 miliar.
Pengeluaran pembiayaan tersebut dialokasikan untuk pembentukan Dana Cadangan Pilgub Jatim sebesar Rp275 miliar, pembayaran cicilan pokok utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada PT SMI sebesar Rp9,176 miliar, serta pemberian pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar kepada PT BPR Jatim (Perseroda) guna mendanai Program Kredit Sejahtera (Prokesra) bagi pelaku UMKM.
Fraksi Demokrat menegaskan agar manajemen pengeluaran pembiayaan dan kewajiban utang dilaksanakan secara ketat berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang baik (good financial governance).
"Manajemen penyediaan dana cadangan dan cicilan pokok utang jangan sampai mengakibatkan ketidakmaksimalan kinerja pemerintah, serta tidak mengganggu perekonomian daerah berbasis APBD 2027. Penggunaan anggaran untuk pengeluaran pembiayaan harus tetap dalam koridor good financial governance," pungkasnya.
