JATIMTIMES — Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Lilik Hendarwati menegaskan, kekeringan yang kian meluas hingga melanda 24 kabupaten/kota di Jatim tidak boleh lagi ditangani dengan pola lama yang sebatas bergantung pada pengiriman (dropping) air bersih secara darurat. Ia mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk segera menyusun cetak biru (roadmap) ketahanan air jangka panjang demi memutus rantai krisis tahunan tersebut.
Lilik menilai, penetapan status siaga dan tanggap darurat di puluhan daerah merupakan alarm keras bahwa dampak kemarau panjang telah merembet luas ke sektor kesehatan, pertanian, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
“Ketika 24 kabupaten/kota sudah menetapkan status kedaruratan kekeringan, maka yang dibutuhkan bukan hanya respons ketika masyarakat sudah kehabisan air," ungkap Lilik, dikonfirmasi Selasa (22/9/2026).
"Pemerintah harus memastikan masyarakat mendapatkan air bersih secara cepat, adil dan tepat sasaran, sekaligus menyiapkan mitigasi agar persoalan yang sama tidak terus berulang setiap musim kemarau,” sambung legislator asal Dapil Jatim I Surabaya ini.
Meski pasokan air bersih tetap menjadi prioritas dalam situasi darurat, Lilik menegaskan bahwa langkah pemerintah tidak boleh berhenti pada dropping air semata. Ia mendorong Pemprov Jatim memperkuat skema "Satu Data Kekeringan" yang terintegrasi, mencakup pemetaan desa rawan, kebutuhan air harian, sumber air yang tersedia, titik tandon komunal, hingga kelompok masyarakat paling rentan.
“Dengan data tersebut, bantuan tidak boleh menunggu laporan datang. Pemerintah bisa bergerak lebih cepat berdasarkan tingkat kerawanan masing-masing wilayah,” ujar perempuan yang juga Anggota Komisi C DPRD Jatim tersebut.
Sebagai solusi konkret dan jangka panjang, Lilik mengusulkan pembentukan program "Kampung Tahan Kekeringan" di desa-desa yang selama ini menjadi langganan krisis air. Program ini mencakup pembangunan tandon komunal, sumur atau sumber air alternatif, infrastruktur pemanen air hujan, hingga embung desa.
“Yang kita bangun bukan hanya bantuan air untuk hari ini, tetapi kemampuan masyarakat bertahan menghadapi kemarau berikutnya,” tegas Lilik.
Ia menambahkan, mitigasi kekeringan juga wajib terintegrasi dengan sektor pertanian dan lingkungan. Sebab, krisis air tidak hanya berdampak pada kebutuhan domestik, tetapi juga memukul para petani yang membutuhkan air untuk produksi pangan. Karena itu, ia mendorong pemetaan komoditas yang sesuai ketersediaan air, efisiensi irigasi, perlindungan mata air, serta konservasi daerah tangkapan air.
Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat serta jaminan perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan keluarga yang belum memiliki akses terhadap air layak.
“Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri tanpa partisipasi masyarakat. Penanganan kekeringan harus memastikan kelompok rentan tidak semakin terdampak,” katanya.
Lilik menegaskan bahwa Fraksi PKS DPRD Jatim mendorong Pemprov Jatim bersama BPBD, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, PDAM/Perumda Air Minum, pemerintah kabupaten/kota, hingga dunia usaha untuk duduk bersama menyusun roadmap ketahanan air Jawa Timur.
“Bagi kami, air bukan sekadar bantuan ketika bencana datang. Air adalah kebutuhan dasar yang harus dijamin keberlanjutannya,” tutur Lilik.
Ia berharap krisis kekeringan saat ini menjadi momentum bagi Jawa Timur untuk membangun sistem pengelolaan air yang lebih berkelanjutan.
“Jangan sampai setiap musim kemarau kita kembali bertanya, ‘air harus dikirim ke mana?’ Yang harus mulai kita pikirkan adalah, ‘bagaimana agar desa-desa kita tidak lagi selalu menjadi korban kekeringan?’ Itulah mitigasi yang sesungguhnya,” pungkas Lilik.
