JATIMTIMES - Rencana beroperasinya Trans Jatim koridor 2 di wilayah Kota Malang masih menuai penolakan dari sejumlah sopir angkot. Kondisi tersebut dinilai tidak lepas dari persiapan dan komunikasi pemerintah yang belum melibatkan seluruh pihak terdampak.
Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, menilai persiapan menghadapi operasional Trans Jatim, baik koridor 1 maupun rencana koridor 2, masih kurang matang.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memunculkan polemik karena terdapat moda transportasi yang selama ini menjadi sumber penghasilan masyarakat Kota Malang.
"Persiapan atas beroperasinya Trans Jatim koridor satu maupun rencana peluncuran koridor dua menurut saya sangat kurang dan pasti akan menimbulkan polemik," kata Arief.
Ia menyebut mikrolet menjadi salah satu pihak yang berpotensi terdampak oleh kehadiran layanan transportasi baru tersebut. Sebab, mikrolet selama ini tidak hanya berfungsi sebagai moda transportasi publik, tetapi juga menjadi sumber penghidupan sopir dan keluarganya.
Arief menegaskan dirinya mendukung modernisasi transportasi publik di Kota Malang. Namun, modernisasi tersebut menurutnya tidak boleh mengesampingkan keberadaan sopir mikrolet yang telah menjadi bagian dari sistem transportasi kota sejak 1989.
"Saya setuju dan mendukung atas modernisasi moda transportasi publik di Kota Malang, namun jangan serta merta mengabaikan dan tidak memikirkan nasib para sopir mikrolet," ujarnya.
Ia menilai persoalan utama dalam pembenahan transportasi publik saat ini berada pada pola komunikasi pemerintah yang belum menyeluruh. Menurutnya, seluruh pihak yang terdampak kebijakan perlu mendapat ruang pembicaraan sejak tahap persiapan.
"Kekurangan utama dari Pemerintah Kota Malang dalam melakukan pembenahan transportasi publik terletak pada pola komunikasi yang tidak menyeluruh atau tidak melibatkan semua pihak," tegasnya.
Arief bahkan menilai komunikasi yang berlangsung selama persiapan transportasi baru tersebut terkesan tertutup. Kondisi itu dinilai dapat memperbesar keresahan di kalangan pelaku transportasi konvensional.
Karena itu, ia meminta peluncuran Trans Jatim koridor 2 tidak dilakukan terburu-buru sebelum seluruh persoalan disiapkan dan dibicarakan bersama.
"Untuk itu sebelum Trans Jatim koridor dua diluncurkan persiapan harus dimatangkan dan pembicaraan harus melibatkan seluruh paguyuban yang ada," katanya.
Arief juga mendorong adanya pembicaraan ulang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pihak yang berkaitan dengan rencana pengoperasian Trans Jatim koridor 2.
"Pembicaraan tersebut, harus melibatkan seluruh stakeholder utama, termasuk pengusaha angkot dan para sopir mikrolet," pungkasnya.
Dengan begitu, kebijakan transportasi baru tidak hanya berbicara mengenai modernisasi layanan, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan mata pencaharian pelaku transportasi yang sudah ada.
