JATIMTIMES – Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin berupaya mencari sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar untuk memperbaiki Rumah Singgah Tunawisma di Kelurahan Sukorejo. Langkah tersebut ditempuh menyusul kondisi sejumlah fasilitas yang mengalami kerusakan, sementara bangunan rumah singgah masih tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Perhatian itu disampaikan Mas Ibin setelah meninjau langsung rumah singgah yang berada di belakang SDN 2 Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Senin (19/10/2026). Kunjungan dilakukan seusai dirinya menjadi pembina upacara bendera di sekolah tersebut.
Dalam peninjauan itu, Mas Ibin melihat kondisi fasilitas yang digunakan untuk menampung sementara warga terlantar dan kelompok masyarakat rentan. Ia menilai perbaikan bangunan perlu diupayakan agar pelayanan sosial dapat berlangsung dalam lingkungan yang lebih layak.
Mas Ibin menjelaskan, penanganan rumah singgah memerlukan pertimbangan khusus. Selain status aset yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terdapat persoalan lahan yang berdekatan dengan kawasan sungai.
Karena itu, Pemkot Blitar akan mengupayakan alternatif pendanaan di luar APBD kota, dengan tetap memperhatikan ketentuan pengelolaan aset dan kondisi lokasi bangunan.
“Kami nanti akan mengusahakan pembangunan dari luar APBD. Tentunya karena di situ juga ada penghuninya, kami merasa berkewajiban membantu masyarakat menyediakan tempat,” ujar Mas Ibin.
Menurut dia, perhatian pemerintah tidak boleh berhenti pada persoalan fisik bangunan. Kondisi kehidupan penghuni rumah singgah juga perlu dipantau secara berkala, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan sosial yang mereka perlukan.
Kepala Dinas Sosial Kota Blitar Eka Atikah menjelaskan, rumah singgah merupakan fasilitas penampungan sementara bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sasaran pelayanannya meliputi orang terlantar, tunawisma, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta penyandang disabilitas.
Fasilitas tersebut juga berfungsi sebagai tempat penanganan sementara sambil menelusuri keberadaan keluarga penghuni. Apabila keluarga ditemukan dan memungkinkan untuk menerima kembali, Dinas Sosial akan mengoordinasikan proses reunifikasi.
“Kalau misalnya ditemukan, ya kita koordinasikan untuk diantar ke keluarganya,” ujar Eka.
Saat ini, rumah singgah menampung tiga orang berusia sekitar 50 hingga 65 tahun. Mereka berasal dari Papua, Flores, dan Banyuwangi.
“Kebetulan yang sekarang ada di rumah singgah itu ada tiga orang. Ada Ibu Wili, asli Papua, kemudian ada Pak Husen asal Flores. Ada satu lagi lansia, namanya Pak Ongko Wijaya, asal Banyuwangi,” ungkap Eka.
Selain ketiga penghuni tersebut, terdapat seorang penerima layanan shelter yang mengaku berasal dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Menurut Eka, yang bersangkutan saat ini sedang menjalani perawatan di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.
Eka mengakui kondisi bangunan rumah singgah membutuhkan perhatian. Kerusakan ditemukan pada bagian atap serta salah satu fasilitas kamar mandi.
“Terutama yang rumah singgah ini kurang representatif, karena atapnya ada yang jebol sehingga dikhawatirkan nanti ketika hujan bocor. Kemudian ada salah satu unit yang kamar mandinya rusak,” ungkap Eka.
Ia menjelaskan, Dinas Sosial masih berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengenai kemungkinan pemeliharaan bangunan karena status kepemilikan aset tersebut.
Meski menghadapi keterbatasan fasilitas, pelayanan dasar kepada penghuni tetap berjalan. Dinas Sosial menyediakan makanan tiga kali sehari melalui keterlibatan masyarakat sekitar, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
“Disediakan makan sehari tiga kali, yang menyiapkan dari lingkungan situ bersama PSM dan TKSK,” ujar Eka.
Dorong Pendampingan Keluarga dan Pendidikan Anak
Selain meninjau kondisi rumah singgah, Mas Ibin menaruh perhatian terhadap kehidupan masyarakat yang bekerja di sektor informal dan bermukim di sekitar SDN 2 Sukorejo, khususnya kawasan bantaran sungai. Ia menekankan pentingnya memperkuat komunikasi antara pemerintah dan warga, terutama untuk memastikan pendidikan dan masa depan anak-anak tetap menjadi prioritas.
Mas Ibin mengungkapkan, sebagian warga menggantungkan penghasilan dari pekerjaan informal, seperti buruh angkut dan mengamen. Ia juga menerima informasi mengenai anak-anak yang turut mengikuti aktivitas mencari nafkah orang tuanya.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu disikapi melalui pendekatan sosial dan dialog langsung dengan keluarga. Pendidikan anak harus tetap menjadi prioritas, tanpa mengabaikan tantangan ekonomi yang dihadapi orang tua.
“Jadi jangan sampai mengorbankan putra-putrinya. Kalau memang bapak ibunya pekerjaannya seperti itu, setidak-tidaknya anaknya sekolah, sekolahnya diprioritaskan,” tegas Mas Ibin.
Untuk itu, Mas Ibin meminta agar dirinya diundang dalam pertemuan rutin warga di sekitar kawasan sungai yang digelar setiap tiga bulan sekali. Melalui forum tersebut, ia ingin berdialog langsung dengan para orang tua sekaligus menyosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memastikan pendidikan anak-anak tetap menjadi prioritas.
“Saya juga minta dalam pertemuan rutin di sekitar sungai itu saya diundang. Katanya ada tiga bulan sekali pertemuan warga, saya minta diundang,” ujar Mas Ibin.
Salah satu program yang menjadi perhatiannya adalah Sekolah Rakyat, yang menyediakan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Mas Ibin mengaku masih menemukan warga yang belum memahami bahwa program tersebut tidak memungut biaya.
Menurutnya, kondisi itu menunjukkan pentingnya komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat agar informasi mengenai program pendidikan benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan.
“Maka dari itu, kita butuh bertemu warga untuk sosialisasi kebijakan pemerintah, supaya bisa menaikkan kualitas, terutama sumber daya manusia, terutama anak-anaknya yang masih sekolah,” ujar Mas Ibin.
Melalui upaya perbaikan rumah singgah dan pendampingan keluarga rentan, Pemkot Blitar terus memperkuat pelayanan sosial dan kualitas hidup masyarakat, sejalan dengan visi Kota Blitar yang Maju, Sehat, dan Sejahtera menuju Kota Masa Depan.
