JATIMTIMES – Forum diskusi strategis mempertemukan jajaran Kelompok Kerja (Pokja) Peningkatan Status Kota Administratif Batu bersama jajaran Pemkot Batu di Gedung Graha Pancasila, Balai Kota Among Tani pada Selasa (13/10/2026). Mengusung tema Kota Bernuansa Desa: Bangkit Bersama Jaga Alam Raya untuk Mbatu Sae Berkelanjutan, sarasehan ini melahirkan sederet koreksi tajam terkait penataan ruang dan ancaman krisis ekologis.
Ketua Presidium Pokja Peningkatan Status Kotif Batu Andrek Prana mengingatkan bahwa identitas Kota Batu sebagai kota agropolitan berbasis alam merupakan hasil diplomasi ide panjang saat memperjuangkan pembentukan daerah otonom.
Andrek menekankan bahwa pokja memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal agar pembangunan fisik maupun komersialisasi pariwisata tidak menggerus wajah asli Kota Batu.
"Pokja mempunyai keinginan membuat kota ini wajahnya beda dengan kota lain. Menjadikan alam sebagai pusat kegiatan dan daya tarik utama pariwisata, namun tetap menjamin keberlangsungan lingkungan," ujar Andrek Prana.
Wali Kota Batu Nurochman menyambut terbuka seluruh masukan dan oto-kritik dari pokja serta elemen masyarakat. Ia menegaskan bahwa jajaran Pemkot Batu sangat adaptif untuk mengevaluasi kebijakan tata ruang yang berdampak pada krisis air bersih dan penurunan debit sumber mata air.
Nurochman menyoroti fenomena cuaca ekstrem El Nino yang mengunci intensitas hujan. Hal itu diperparah oleh maraknya alih fungsi lahan serta praktik perusakan kawasan hutan oleh oknum petani pesanggem yang sengaja menyuntik mati pohon keras agar lahan bisa ditanami sayur.
"Krisis lingkungan ini sangat serius. Fenomena El Nino hingga oto-kritik alih fungsi lahan dan pohon yang disengaja disuntik zat tertentu sampai mati demi tanaman sayur, menjadi ancaman luar biasa bagi ketersediaan air kita," ungkap Nurochman.
Di samping penataan lingkungan, Cak Nur juga memaparkan komitmen pembangunan SDM lewat program unggulan 1.000 Sarjana yang kini mendapat dukungan dana hibah dari Bank Jatim sebesar Rp 500 juta untuk membantu pembiayaan uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa lokal Batu.
Pemerintah Kota Batu bersama pokja berkomitmen menjadikan masukan sarasehan ini sebagai landasan penyusunan regulasi pro-lingkungan. "Kita semua menginginkan kemajuan ekonomi dan investasi, namun tetap berjalan selaras dengan kelestarian alam," tambahnya.
