JATIMTIMES - Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim), Cahyo Harjo Prakoso, menilai, momentum Hari Jadi ke-81 Provinsi Jatim harus dimaknai sebagai titik balik untuk mendorong pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Ia mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim agar capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya menumpuk di kawasan perkotaan, melainkan dirasakan nyata oleh masyarakat di wilayah pinggiran.
Cahyo menilai, Jatim memiliki modal demografis yang sangat besar dan plural. Jika dikelola secara efektif, potensi populasi ini mampu menjadi pasar domestik yang kuat, daya tarik investasi, serta penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.
“Populasi yang besar adalah aset berharga. Namun, ini juga menjadi tantangan mendasar karena berbanding lurus dengan tingginya kebutuhan layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, hingga infrastruktur penopang,” ujar Cahyo di Surabaya, Senin (12/10/2026).
Politisi muda ini mengapresiasi capaian IPM Jatim yang terus menunjukkan tren peningkatan dan berada di atas rata-rata nasional. Meski demikian, ia memberikan catatan kritis bahwa pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan IPM masih terpusat di kawasan perkotaan besar, khususnya wilayah Gerbangkertasusila plus yang menyumbang lebih dari 50 persen perekonomian Jatim.
Oleh karena itu, legislator asal Dapil Surabaya ini mendorong Pemprov Jatim menyiapkan strategi khusus agar peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan akses layanan kesehatan benar-benar dirasakan secara merata dan konsisten oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Pekerjaan rumah terbesar kita adalah pemerataan. Pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan sudah bagus, tetapi masih terpusat di kota-kota besar. Harus ada program konkret dan terintegrasi agar manfaat pembangunan betul-betul dirasakan masyarakat di wilayah pinggiran,” tegasnya.
Selain sektor kesehatan dan pendidikan, Cahyo memberikan perhatian khusus pada perlindungan kelompok rentan, seperti lansia, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Ia meminta Pemprov Jatim menekan angka diskriminasi terhadap kelompok rentan, baik di dunia pendidikan maupun lingkungan kerja.
Menurutnya, penguatan literasi ekonomi kepada perempuan serta perlindungan anak sangat mendesak guna mencegah terjadinya eksploitasi, pernikahan anak di bawah umur, dan berbagai bentuk diskriminasi sosial.
Tak kalah penting, Cahyo menekankan bahwa peningkatan IPM di tengah pesatnya kemajuan teknologi dan informasi harus diimbangi dengan penguatan pembangunan kebudayaan.
“Pembangunan SDM tidak boleh lepas dari akar budaya. Pelestarian warisan budaya dan penguatan identitas nasional sangat penting untuk mencetak generasi muda yang berkarakter, sekaligus membuka peluang ekonomi baru di sektor kebudayaan,” pungkas legislator Fraksi Gerindra tersebut.
