JATIMTIMES - Tuntutan paguyuban sopir angkot terkait kehadiran Trans Jatim di Kota Malang dinilai perlu diselesaikan bersamaan dengan penataan transportasi publik lokal.
Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, M. Anas Muttaqin, mengatakan penyelesaian aspirasi sopir angkot penting agar program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap berjalan tanpa mengabaikan keberadaan transportasi lokal.
“Walaupun secara domain programnya adalah di wilayah Provinsi Jawa Timur, kami berharap segala tuntutan tadi segera difollow-up, ditindaklanjuti, dan diselesaikan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku,” kata Anas.
Menurutnya, penyelesaian tuntutan tersebut juga diperlukan agar para sopir angkot merasa aspirasinya diperhatikan. Dengan begitu, persoalan di lapangan tidak berkembang menjadi hambatan terhadap operasional Trans Jatim di Kota Malang.
Namun, Anas menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui kompensasi bagi pengemudi terdampak. Ia mendorong adanya integrasi antara Trans Jatim dengan sistem transportasi yang selama ini beroperasi di Kota Malang.
“Secara makro, secara konsep dan strategis, harapannya memang ada integrasi yang baik antara program Trans Jatim ini dengan transportasi publik lokal di Kota Malang,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah dampak terhadap pendapatan pengemudi angkot. Kehadiran Trans Jatim dinilai membuat sebagian pengemudi mengalami penurunan pendapatan sehingga membutuhkan skema pemberdayaan sebagai program pendamping.
“Makanya perlu ada program-program pendamping seiring dengan turunnya program Trans Jatim ini agar ada skema pemberdayaan juga untuk mereka,” jelas Anas.
Ia menyebut integrasi tersebut dapat diwujudkan melalui sejumlah program turunan, seperti feeder dan angkutan pelajar. Skema tersebut dinilai bisa menjadi ruang bagi angkutan lokal untuk tetap berperan dalam sistem transportasi yang terintegrasi.
Di sisi lain, Anas menilai pemerintah juga perlu membenahi kondisi angkutan lokal yang selama ini masih menghadapi persoalan trayek hingga kelayakan armada. Menurutnya, sejumlah data dan kondisi transportasi lokal sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi saat ini.
“Selama ini kan bicara tentang trayek, bicara tentang kondisi armada dan lain sebagainya kan sudah banyak yang sebenarnya tidak update dan tidak memenuhi syarat. Itu juga perlu menjadi atensi kita agar perlu adanya skema-skema revitalisasi,” katanya.
Karena itu, keberadaan Trans Jatim dinilai bisa menjadi momentum untuk melakukan pembenahan transportasi lokal secara menyeluruh. Revitalisasi trayek, peremajaan armada, hingga pemanfaatan skema feeder dapat dilakukan secara bersamaan.
“Revitalisasi trayek perlu, kemudian peremajaan armada juga perlu. Dengan skema feeder tadi, itu juga bisa menjadi skema pemberdayaan armada,” pungkasnya.
