JATIMTIMES - Kota Malang menghadapi tantangan serius dalam membangun ketahanan pangan berkelanjutan. Di tengah pertumbuhan kota dan tingginya kebutuhan konsumsi, lahan pertanian justru semakin terbatas.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Talkshow Pasar Hijau yang digelar di Malang Creative Center (MCC), Jum'at (2/10/2026). Forum yang mempertemukan pemerintah, akademisi, praktisi, hingga pelaku UMKM itu membahas arah kebijakan pangan dan gizi berbasis potensi sumber daya lokal.
Selain persoalan ketersediaan pangan, pembahasan juga menyoroti pola konsumsi masyarakat perkotaan, pengembangan urban farming, hingga potensi ekonomi hijau yang dapat dibangun di Kota Malang.
Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI Hamid Sangadji mengatakan, keterbatasan lahan menjadi salah satu tantangan utama ketahanan pangan di kawasan perkotaan.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat Kota Malang tidak bisa hanya mengandalkan sumber pangan dari dalam wilayah. Kerja sama dengan daerah sekitar, baik kabupaten maupun pemerintah provinsi, menjadi bagian penting untuk menjaga kesinambungan pasokan.
"Akses penyediaan pangan di wilayah perkotaan, tentunya perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah di sekitarnya, baik dalam lingkup kabupaten maupun dalam skala provinsi. Sehingga ketersediaan pangan terjamin," ujarnya.
Hamid menilai strategi menjaga ketahanan pangan di Kota Malang sebenarnya mulai terlihat. Salah satunya melalui keterlibatan berbagai elemen, mulai dari pemerintah, akademisi, praktisi hingga masyarakat.
Namun, menurut dia, membangun ekosistem pangan tidak cukup hanya dengan memastikan ketersediaan bahan pangan. Regulasi, distribusi, pola konsumsi hingga mekanisme evaluasi dan pengawasan juga harus berjalan beriringan.
"Jadi berbicara ekosistem itu tidak hanya berbicara pada satu aspek. Tetapi juga bagaimana regulasinya harus ada dulu. Terus ketersediaannya, konsumsinya, sampai kepada evaluasi dan monitoringnya," kata dia.
Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Abdullah Said menyoroti persoalan lain yang muncul di Kota Malang, yakni pola konsumsi masyarakat perkotaan.
Ia menyebut sekitar 43 persen konsumsi pangan di Kota Malang didominasi anak muda, khususnya mahasiswa. Kelompok tersebut dinilai memiliki kecenderungan tinggi mengonsumsi makanan instan.
Kondisi itu tidak hanya berpengaruh terhadap serapan produk pangan dari petani lokal. Pola konsumsi makanan instan juga berkelindan dengan persoalan sampah yang dihasilkan setelah produk dikonsumsi.
"Dispangtan Kota Malang mencatat, ada 300 ton sampah makanan per hari. Tentu ini problem besar bagi Kota Malang, mau diapain apa limbah pangan ini," ujarnya.
Menurut Abdullah, persoalan tersebut perlu dilihat sebagai satu rangkaian ekosistem. Pemerintah tidak cukup hanya mengatur produksi pangan, tetapi juga perlu memikirkan jalur pangan sejak berada di tingkat petani, masuk ke industri, dikonsumsi masyarakat hingga menjadi limbah.
"Jadi perlu ada kebijakan, buat forum multistakeholder dan mendorong pengusahan atau industri pangan membangun produk yang baik. Sehingga selain produknya sehat, limbahnya tak mencemari lingkungan," ucapnya.
Sementara itu, Kabid Ketahanan Pangan Dispangtan Kota Malang Elfiatur Roikhah mengatakan, ketahanan pangan setidaknya ditopang tiga indikator utama, yakni ketersediaan, kemudahan akses dan kemanfaatan.
Ia mengakui keterbatasan lahan pertanian pangan menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Malang. Karena itu, pemerintah mengembangkan strategi urban farming untuk mendorong produksi pangan di tengah kawasan perkotaan.
"Strategi kami di Kota Malang adalah peningkatan kelompok urban farming. Kami bekerjasama dengan Universitas Brawijaya dalam mengembangkan komoditas ubi dan lainnya. Itu dibudidayakan di kelompok kelompok urban farming sebanyak 115 kelompok menggunakan sistem karung. Jadi ini untuk mengatasi keterbatasan lahan," urainya.
Saat ini terdapat 12 komoditas pangan yang dikembangkan melalui skema urban farming. Jika diakumulasikan, produksinya telah mencapai sekitar 150 ton.
Namun, produksi tersebut belum sepenuhnya masuk ke dalam rantai pasok pangan perkotaan. Sebagian besar hasil urban farming masih dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masing-masing kelompok masyarakat.
"Kalau urban farming di Kota Malang ini memang tujuan utamanya adalah untuk ketahanan pangan keluarga, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dulu," ujarnya.
Dosen Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Adi Srtiawan menilai urban farming menjadi salah satu strategi yang relevan bagi kawasan perkotaan dengan keterbatasan lahan.
Namun, menurutnya, pengembangan pertanian perkotaan tidak cukup hanya dengan memperbanyak titik budidaya. Produktivitas tanaman juga harus diperhatikan melalui pemenuhan kebutuhan nutrisi, air, cahaya serta ruang tumbuh yang memadai.
Ia menyebut persoalan air masih menjadi salah satu kendala produksi pertanian di berbagai daerah di Indonesia. Ketersediaan air yang tidak optimal dapat berdampak terhadap penurunan indeks panen.
"Permasalahan yang hari ini muncul bahkan di seluruh Indonesia adalah problem air. Ini yang mengakibatkan indeks panennya menurun, sehingga ketahanan pangan kita rendah. Keberadaan bendungan, irigasi air bisa disiapkan untuk produksi pertanian, itu meningkatkan indeks panen," ucapnya.
Talkshow Pasar Hijau tersebut pada akhirnya memperlihatkan bahwa ketahanan pangan Kota Malang tidak hanya berkaitan dengan seberapa banyak pangan dapat diproduksi. Persoalan tersebut juga bersinggungan dengan keterbatasan lahan, pola konsumsi masyarakat, pengelolaan limbah, produktivitas pertanian hingga kolaborasi antardaerah.
Di tengah ruang kota yang semakin terbatas, tantangannya kini bukan sekadar bagaimana menanam pangan. Lebih jauh, bagaimana membangun ekosistem pangan yang mampu menghubungkan petani, konsumen, pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan lingkungan secara berkelanjutan.
