JATIMTIMES - Tiga organisasi mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) tengah menyiapkan gerakan bersama. Konsolidasi ketiganya di Yogyakarta berujung pada kesepakatan untuk kembali turun ke jalan dalam waktu dekat.
Rencana tersebut mencuat setelah SEMA UGM, BEM UI dan KM ITB bertemu di Graha Sabha Pramana, Yogyakarta, Sabtu (26/9/2026). Pertemuan itu menghasilkan pernyataan sikap bersama bertajuk 'Nestapa Indonesia' yang berisi sejumlah kritik terhadap kondisi demokrasi dan kehidupan masyarakat.
Belakangan ini, beredar informasi di media sosial yang menyebut aksi gabungan tersebut akan digelar Jumat (2/10/2026).
Akun Threads @/irfaanputra mengunggah informasi tersebut dengan menyebut ketiga organisasi mahasiswa telah sepakat menggelar aksi besar setelah pertemuan trilateral di Yogyakarta.
"BREAKING NEWS BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB sepakat bakal gelar aksi besar pasca-pertemuan trilateral di Yogyakarta. Gerakan TURUN Ke JALAN siap dilaksanakan untuk mengawal suara publik. sumber : jaketkulitra," tulis @/irfaanputra.
Ketika ada yang bertanya kapan aksi digelar, akun tersebut menjawab, "Jumat kak."
Namun, informasi mengenai tanggal 2 Oktober itu belum diumumkan secara resmi oleh pihak BEM UI. Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan sebelumnya mengatakan rencana gerakan memang sudah dibicarakan, tetapi tanggal aksi belum dapat diumumkan.
Ketua BEM UI yang akrab disapa Athof membenarkan adanya komunikasi lintas kampus untuk menyiapkan aksi berikutnya.
"Sebenarnya, ini menjadi pesan tersirat bahwa kampus kami dan kampus lainnya, kami sudah saling berkomunikasi untuk bergerak. Kami menargetkan gerakan kami selanjutnya akan lebih besar," ujar Athof, dikutip IDN Times, Selasa (29/9/2026).
Athof mengatakan mahasiswa ingin menyuarakan aspirasi yang dianggap mewakili keresahan kaum muda dan masyarakat. Namun, saat ditanya soal tanggal pelaksanaan aksi, ia masih merahasiakannya. "Untuk tanggal (aksinya) memang belum bisa kami umumkan," tutur dia.
Rencana turun ke jalan tersebut muncul setelah pertemuan SEMA UGM, BEM UI dan KM ITB di Yogyakarta. Dalam pernyataan bersama 'Nestapa Indonesia', ketiga organisasi mahasiswa itu menyampaikan kritik terhadap kondisi demokrasi serta beban ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Ketua Serikat Mahasiswa UGM, Mesa, mengatakan kritik seharusnya menjadi bagian dari kehidupan demokrasi, bukan dipandang sebagai ancaman.
"Demokrasi terus mengalami kemunduran, kritik yang seharusnya menjadi vitamin demokrasi justru diperlakukan sebagai ancaman. Ketika rakyat bersuara, kekuasaan memilih untuk menutup telinga. Ketika mahasiswa mengkritik, suara kami justru terus dicurigai. Ketika para ahli menyampaikan koreksi, kepakaran malah dibalas caci maki," kata Mesa dalam keterangan tertulis.
Ia juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai semakin berat. "Sementara, kehidupan rakyat kian berat, dihantui oleh pajak dan biaya untuk bertahan hidup, ongkos transportasi terus naik. Pemerintah di sisi lainnya justru menghamburkan uang negara untuk program yang minim transportasi dan lemah pertanggung jawaban," ujarnya.
Dalam pernyataan sikap tersebut, Athof juga menyampaikan peringatan kepada pemerintah. Ia mengatakan ruang publik bisa kembali dipenuhi jika pemerintah dinilai tidak mendengar suara masyarakat.
"Jika pemerintah terus menutup telinga, rakyat akan memperkeras suara. Jika kekuasaan terus menutup ruang demokrasi, maka rakyat akan memenuhi ruang-ruang publik. Jika negara terus meninggalkan rakyat mahasiswa harus berdiri bersama rakyat," kata Athof.
Athof mengatakan gerakan berikutnya tidak semata-mata mengandalkan mahasiswa. BEM UI juga berupaya mengajak masyarakat yang memiliki keresahan serupa untuk ikut menyuarakan aspirasi.
"Kami ingin fokus ke merangkul lebih banyak orang dulu dan sambil memperhatikan kondisi di internal kampus kami. Ketika partisipasi sudah lebih tinggi, baru kita membahas hal selanjutnya, salah satu bagaimana tembus ke Bunderan HI," kata Athof.
Ia juga mendorong masyarakat menunjukkan solidaritas dengan berbagai cara, termasuk ikut dalam aksi unjuk rasa.
"Bila ada dukungan dari masyarakat dan muncul kesadaran, maka sejatinya halangan apapun pasti bisa dilalui bersama-sama," imbuhnya.
Salah satu upaya yang dilakukan BEM UI adalah menggalang dukungan saat kegiatan car free day (CFD). Sebelumnya, mahasiswa UI menggelar solidarity campaign melalui poster interaktif, spanduk hingga forum debat terbuka bertajuk 'debate me'.
Rencana gerakan baru tersebut bukan kali pertama BEM UI turun ke jalan pada 2026. Sebelumnya, aksi digelar pada 12 Juni dan 18 Agustus 2026.
Dalam dua aksi tersebut, massa BEM UI belum berhasil mencapai titik utama yang dituju, yakni Bundaran Hotel Indonesia (HI).
BEM UI juga menyatakan tidak lagi memilih kawasan depan Gedung DPR sebagai lokasi utama aksi. Menurut Athof, keputusan itu berkaitan dengan penilaian mahasiswa terhadap fungsi pengawasan parlemen.
"Pada faktanya, saat ini eksekutif dan legislatif tidak ada bedanya. Mereka sudah jadi satu koalisi dan sepakat untuk menyengsarakan rakyat. Dari mana buktinya? Tadi saya sebutkan bagaimana pemerintah memajaki rakyat banyak lewat PP Nomor 20 Tahun 2026 untuk UMKM, tetapi pemerintah membatalkan royalti minerba yang sudah diterapkan kepada para oligarki. Sedangkan, kondisi saat ini sedang krisis," ujar Athof di dekat kawasan Bundaran HI.
"Pemerintah sudah bobrok dengan membuat program-program pemborosan, tapi mereka (DPR) tak menjalankan fungsi pengawasannya. Kami mending demo di Bunderan HI dan menyadarkan rakyat banyak bahwa kondisi saat ini tidak sedang baik-baik saja," imbuhnya.
Dalam aksi Agustus 2026 lalu, BEM UI membawa delapan tuntutan. Berikut daftar tuntutan yang disampaikan saat itu:
1. Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
2. Hentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
3. Wujudkan reforma agraria sejati.
4. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
5. Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP.
6. Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah.
7. Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
8. Hentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP.
