JATIMTIMES — Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak menyebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) mematok target penurunan angka stunting hingga mencapai 14,48 persen pada tahun 2027.
Target ini menjadi bagian utama dalam penajaman kebijakan anggaran sektor kesehatan yang berorientasi hasil melalui agenda Jatim Sehat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Emil menyampaikan hal tersebut saat membacakan Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Jatim terhadap Raperda APBD TA 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, belum lama ini.
“Prioritas diarahkan pada penguatan ILP, percepatan penurunan stunting menuju 14,48 persen, penurunan AKI-AKB, penanggulangan TBC, perluasan Cek Kesehatan Gratis, serta perlindungan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin melalui PBI JKN dan Biakes Maskin berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” ujar Emil.
Selain fokus pada penurunan stunting dan penanggulangan penyakit menular, Pemprov Jatim juga memperluas pemerataan akses layanan medis agar menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pelosok.
Upaya ini diwujudkan melalui penugasan dokter spesialis, optimalisasi pemanfaatan telemedisin, pemenuhan alat kesehatan serta sarana penunjang, hingga penguatan jejaring rujukan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di tingkat regional.
“Pemprov Jatim juga memperkuat pemerataan akses layanan melalui penugasan dokter spesialis, telemedisin, pemenuhan alat kesehatan dan sarana prasarana, serta penguatan jejaring rujukan KIA regional,” tambah Emil.
Melalui intervensi kesehatan yang terintegrasi tersebut, Pemprov Jatim menetapkan sasaran peningkatan Usia Harapan Hidup masyarakat Jawa Timur mencapai 75,72 tahun, serta tingkat kepuasan pasien di angka 79 persen pada 2027.
Di samping sektor kesehatan, alokasi anggaran RAPBD 2027 juga diarahkan untuk memperkuat layanan dasar di bidang pendidikan dan infrastruktur.
Pada sektor pendidikan, anggaran difokuskan untuk meningkatkan aksesibilitas melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP), bantuan biaya pendidikan bagi siswa prasejahtera jenjang SMA, SMK, dan SLB, serta rehabilitasi ruang kelas dan sanitasi di daerah yang membutuhkan.
Sementara di sektor infrastruktur, belanja daerah dialokasikan untuk memperkuat konektivitas dan mengikis kesenjangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan.
Program prioritas yang disiapkan meliputi pembangunan SPAM Regional, penanganan kawasan rawan kekeringan, perbaikan jalan provinsi, penyediaan fasilitas keselamatan jalan, hingga pengembangan layanan transportasi publik seperti bus Trans Jatim dan kapal perintis Trans Laut.
