JATIMTIMES - Integrasi ekonomi desa dan kota menjadi salah satu persoalan mendasar dalam merancang Malang Raya sebagai kawasan megapolitan. Tanpa keterhubungan antara pusat perkotaan, sentra produksi perdesaan, industri pengolahan, dan pasar, pembangunan infrastruktur berisiko hanya mempercepat mobilitas tanpa memperluas manfaat ekonomi secara merata.
Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) III Malang Asep Kusdinar menyoroti persoalan tersebut saat menjadi dosen praktisi di hadapan mahasiswa Program Doktor (S3) Departemen Ilmu Pertanian, Fakultas Bio Industri Pertanian dan Kehutanan, Universitas Brawijaya, Selasa (13/10/2026).
Dalam pemaparannya, Asep menempatkan desa sebagai salah satu fondasi utama pembangunan Malang Raya Megapolitan. Menurut dia, transformasi kewilayahan tidak cukup diukur dari meluasnya kawasan perkotaan maupun tersedianya infrastruktur penghubung. Kekuatan ekonomi lokal dan kemampuan masyarakat menghasilkan nilai tambah harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan.
“Megapolitan tidak boleh hanya dimaknai sebagai pertumbuhan kota. Kita harus membangun hubungan yang saling menguatkan antara kota dan desa,” jelas Asep.
Ia memandang Malang Raya memiliki karakter ekonomi yang memungkinkan pembentukan ekosistem kewilayahan yang saling melengkapi. Kota Malang mempunyai basis pendidikan, jasa, perdagangan, dan ekonomi kreatif. Kota Batu ditopang pariwisata dan pertanian, sedangkan Kabupaten Malang memiliki wilayah luas dengan potensi pertanian, perkebunan, industri, kehutanan, kelautan, hingga pariwisata.
Keragaman tersebut membutuhkan pengelolaan terpadu agar setiap wilayah tidak berkembang secara terpisah. Pusat perkotaan dapat menjadi simpul inovasi, perdagangan, jasa, dan teknologi. Sementara desa diperkuat sebagai pusat produksi, pengembangan usaha, serta pemanfaatan potensi lokal.
“Kota menjadi pusat inovasi, perdagangan, jasa, dan pengembangan teknologi. Sedangkan desa memiliki kekuatan pada produksi pangan, perkebunan, sumber daya alam, serta ekonomi berbasis potensi lokal. Keduanya harus terhubung dan tumbuh bersama,” ujarnya.
Salah satu tantangan pembangunan perdesaan adalah meningkatkan nilai ekonomi komoditas yang dihasilkan masyarakat. Potensi pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan tidak cukup dikembangkan sebatas kegiatan produksi. Komoditas tersebut perlu terhubung dengan teknologi, pembiayaan, industri pengolahan, jaringan distribusi, dan pasar yang lebih luas.
Keterhubungan itu membuka peluang agar hasil produksi desa tidak berhenti sebagai bahan mentah. Pengolahan produk, penguatan merek, peningkatan kualitas, dan perluasan jaringan pemasaran dapat menciptakan nilai tambah sekaligus memperbesar peluang peningkatan pendapatan masyarakat.
Asep menilai desa perlu memiliki kapasitas untuk mengambil peran lebih besar dalam ekosistem ekonomi kawasan. Posisi desa tidak semestinya terbatas sebagai wilayah pemasok kebutuhan perkotaan atau penerima dampak pembangunan, tetapi sebagai mitra yang mempunyai daya saing dan kekuatan produksi.
“Potensi desa harus diubah menjadi kekuatan ekonomi. Pertanian harus terhubung dengan industri pengolahan dan pasar, perkebunan harus mampu menghasilkan nilai tambah, dan potensi kelautan harus dikelola secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Menurut dia, penguatan kelembagaan desa, kualitas sumber daya manusia, dan kapasitas ekonomi akan menentukan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayahnya. Dengan fondasi tersebut, desa mempunyai ruang lebih besar untuk menentukan arah pengembangan ekonomi sesuai karakteristik dan kebutuhan setempat.
Peluang kolaborasi juga terbuka melalui keberadaan 67 perguruan tinggi negeri dan swasta di Malang Raya. Institusi pendidikan tinggi dapat berkontribusi melalui riset terapan, pengembangan teknologi pertanian, digitalisasi usaha, hingga inovasi produk lokal.
Keterlibatan perguruan tinggi menjadi relevan ketika hasil penelitian dapat diterapkan untuk menjawab persoalan produksi, efisiensi usaha, pengolahan komoditas, dan akses pasar. Dengan demikian, pengetahuan akademik tidak berhenti di lingkungan kampus, tetapi dapat mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi perdesaan.
Karakter geografis Malang Raya yang mencakup pegunungan, dataran tinggi, kawasan pertanian, perkebunan, hingga pesisir selatan menyediakan peluang pengembangan ekonomi berbasis keberlanjutan.
Pada sektor green economy, penguatan pertanian berkelanjutan, perkebunan kopi, hortikultura, konservasi sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan dapat menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi desa.
Komoditas apel, jeruk siam, alpukat, pisang, durian, sayuran, tebu, dan kopi robusta memiliki peluang untuk dikembangkan melalui pengolahan hasil, penguatan merek, serta perluasan akses pasar. Pendekatan tersebut memungkinkan potensi pertanian dan perkebunan menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar daripada sekadar penjualan produk primer.
Di kawasan pesisir, pendekatan blue economy membuka ruang pengembangan perikanan tangkap, pengolahan hasil laut, usaha berbasis kelautan, dan pariwisata bahari. Pengembangannya perlu memperhitungkan keberlanjutan ekosistem agar aktivitas ekonomi tidak mengurangi daya dukung lingkungan.
Kedua pendekatan tersebut menempatkan sumber daya alam sebagai basis kegiatan ekonomi yang perlu dikelola secara produktif sekaligus bertanggung jawab. Keberhasilan pengembangan wilayah tidak hanya bergantung pada besarnya potensi sumber daya, tetapi juga pada kemampuan masyarakat mengolahnya dan memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
Konektivitas antarkawasan menjadi unsur penting dalam pembentukan Malang Raya Megapolitan. Keberadaan Jalan Tol Pandaan–Malang dan Jalur Lintas Selatan (JLS) membuka akses yang dapat mendukung pergerakan manusia, distribusi barang, dan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru.
Namun, tersedianya jalur transportasi tidak otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan wilayah yang dilalui. Manfaat infrastruktur bergantung pada kesiapan sentra produksi, kapasitas pelaku usaha, kualitas sumber daya manusia, serta hubungan antardaerah dalam memanfaatkan akses tersebut.
JLS, misalnya, berpotensi membuka peluang ekonomi di wilayah selatan Jawa Timur. Peluang itu membutuhkan dukungan berupa pengembangan produk unggulan desa, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan kualitas layanan pariwisata, serta jaringan pemasaran yang mampu menjangkau konsumen lebih luas.
Tanpa kesiapan tersebut, wilayah yang memperoleh akses transportasi lebih baik belum tentu mampu mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul. Karena itu, pembangunan jalan perlu berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas masyarakat dan pengembangan kegiatan produktif di sekitar kawasan.
Asep menekankan perlunya koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menyelaraskan pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan ekonomi lokal, sehingga konektivitas tidak hanya memperpendek jarak antardaerah, tetapi juga memperluas kesempatan usaha.
“JLS harus membuka peluang, desa harus menjadi penggerak ekonomi, dan kolaborasi harus memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat,” tegas Asep.
Dalam kerangka pembangunan nasional, arah pengembangan wilayah Jawa juga menekankan pembentukan megalopolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Bagi Malang Raya, agenda tersebut mencakup lebih dari integrasi jaringan transportasi. Hubungan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan akses pasar perlu dibangun sebagai satu kesatuan.
Asep menegaskan, hubungan antara kota dan desa menjadi bagian penting dari fondasi tersebut. Pengembangan kawasan megapolitan membutuhkan pembagian peran yang saling menguatkan, sehingga potensi pendidikan dan jasa di perkotaan dapat terhubung dengan kekuatan produksi, sumber daya alam, dan kewirausahaan di perdesaan.
