JATIMTIMES - Presiden Prabowo Subianto menyiapkan lembaga baru untuk memperkuat pengelolaan lahan gambut dan mangrove sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berulang. Lembaga tersebut bernama Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Nama Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko, mencuat sebagai calon kepala badan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyampaikan informasi itu seusai mengikuti rapat penanganan karhutla di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
"Tadi kalau tidak salah ya Profesor Satyawan, kalau nggak salah itu dari Kementerian Kehutanan," ujar Dudung, dikutip Antara.
Dudung mengatakan pembentukan BPGMN sedang disiapkan dan berharap pelantikan pimpinannya dapat dilakukan pekan depan.
"Memang betul nanti akan ada Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional ya. Tadi saya lihat sudah ada, mudah-mudahan minggu depan bisa dilantik," imbuhnya.
Lantas, apa itu BPGMN, mengapa Prabowo membentuknya, dan apa saja tugas yang akan dijalankan badan baru tersebut?
BPGMN merupakan lembaga yang disiapkan pemerintah untuk mengelola ekosistem gambut dan mangrove secara lebih terpadu. Pembentukannya menjadi salah satu langkah Prabowo untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan gambut yang memiliki karakteristik khusus.
Keputusan membentuk BPGMN disampaikan setelah Prabowo berdiskusi dengan akademisi dan pakar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (24/9/2026). Pertemuan tersebut membahas pengelolaan lahan gambut serta upaya mencegah kebakaran yang berulang setiap tahun.
Dalam pertemuan itu, Prabowo menilai pengelolaan gambut dan mangrove membutuhkan lembaga khusus yang dapat bekerja secara langsung di bawah Presiden, bukan berada di bawah kementerian tertentu.
"Kita sepakat dulu kita butuh badan ini, harus ada ya, Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove (Nasional), BPGMN. Dia tidak di bawah kementerian, dia langsung di bawah Presiden. Saya setuju," kata Prabowo dalam pertemuan tersebut.
Pemerintah kemudian melanjutkan pembahasan mengenai bentuk organisasi, kewenangan, dan program kerja badan tersebut. Kementerian Kehutanan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melibatkan akademisi, peneliti, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, serta sejumlah kementerian dan lembaga dalam proses perumusannya.
Kementerian Kehutanan merumuskan tiga mandat utama yang akan menjadi arah kerja BPGMN. Ketiganya mencakup perlindungan ekosistem, pemulihan kawasan yang rusak, serta pengembangan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
Pertama, melindungi ekosistem gambut dan mangrove.
BPGMN diarahkan memperkuat upaya pencegahan kerusakan lingkungan, termasuk mencegah kebakaran di kawasan gambut. Pengelolaan juga akan didukung data dan riset agar langkah pencegahan bisa disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah.
Kedua, memulihkan ekosistem yang rusak.
Selain mencegah kerusakan baru, badan ini akan mengemban mandat pemulihan atau restorasi gambut dan mangrove. Upaya tersebut diharapkan membantu menjaga fungsi ekologis kawasan sekaligus mengurangi risiko bencana lingkungan.
Ketiga, mengembangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Pengelolaan gambut dan mangrove juga diarahkan agar memberi manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan potensi kedua ekosistem tersebut tanpa merusak fungsi lingkungan yang harus dijaga.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa mandat BPGMN dirancang lebih luas daripada sekadar restorasi.
"Jadi ada mandat menjaga atau proteksi, mandat pemulihan atau restorasi, kemudian mandat ekonomi, bagaimana masyarakat memaksimalkan fungsi gambut dan mangrove tapi tidak merusak. Makanya namanya badan pengelola, jadi lebih komprehensif, tidak hanya restorasi," kata Raja Juli dalam kegiatan pembahasan pembentukan BPGMN pada 2 Oktober 2026 lalu.
Menurut Kementerian Kehutanan, pengelolaan gambut nantinya diarahkan menggunakan pendekatan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), sedangkan pengelolaan mangrove menggunakan pendekatan Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM). Pendekatan ini melihat ekosistem sebagai satu kesatuan yang saling terhubung, tidak terbatas pada batas administrasi daerah.
Menurut Raja Juli, BPGMN dirancang agar program perlindungan gambut dan mangrove dapat menjangkau tingkat tapak, termasuk desa yang berada di sekitar kawasan tersebut.
Raja Juli menyampaikan bahwa Prabowo menginginkan desa menjadi salah satu basis kerja badan baru ini. Tujuannya agar upaya pencegahan kebakaran bisa dilakukan lebih dekat dengan lokasi yang berisiko mengalami karhutla.
"Berharap sekali lagi, di nasional ada institusi ini, tapi tadi Pak Presiden dengan tegas mengatakan basis kerjanya nanti di desa ya. Jadi bagaimana kemudian desa berdaya, secara presisi dapat kemudian melakukan pencegahan terhadap api," ujar Raja Juli.
Badan tersebut juga direncanakan melibatkan kalangan profesional dan ahli yang memahami pengelolaan gambut serta mangrove.
"Nanti diisi oleh profesional dan para ahli yang tadi hadir, yang betul-betul mengerti soal mangrove ya, dan bagaimana kemudian ke depan mangrove ini menjadi sumber kehidupan masyarakat dengan tetap menjaga ekosistemnya dengan lebih baik," lanjutnya.
Pelibatan ilmuwan dan akademisi diharapkan membantu pemerintah merumuskan kebijakan berdasarkan penelitian, data, dan pengetahuan mengenai kondisi ekosistem. Pengalaman masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut dan mangrove juga menjadi bagian penting dalam pengelolaannya.
Pembentukan BPGMN tidak terlepas dari persoalan kebakaran hutan dan lahan yang kembali menjadi perhatian pemerintah. Kebakaran di kawasan gambut membutuhkan penanganan khusus karena karakteristik lahan tersebut dapat membuat api sulit dipadamkan ketika sudah menjalar ke lapisan bawah permukaan.
Sebelumnya, dalam diskusi bersama para akademisi pada 24 September 2026, Prabowo menyoroti kebakaran hutan yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Pemerintah kemudian mendorong penguatan kelembagaan agar pengelolaan gambut lebih terarah dan upaya pencegahan bisa dilakukan sebelum api meluas.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pembentukan BPGMN merupakan bagian dari strategi memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla berulang.
Menurut Teddy, badan tersebut akan melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional. Sejumlah upaya yang disiapkan meliputi pencegahan, riset, pemetaan, serta penguatan sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas.
Pemerintah juga menyiapkan penguatan operasi darat agar petugas dapat merespons kebakaran langsung di lokasi. Pemanfaatan pompa air, termasuk pompa portabel dan pengeboran dangkal, turut menjadi perhatian untuk mendukung penanganan kebakaran, khususnya di kawasan gambut.
Selain itu, perangkat desa dan masyarakat sekitar akan didorong terlibat melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Warga yang tinggal dekat kawasan rawan dinilai memiliki peran penting dalam mencegah kebakaran dan memberikan respons awal ketika muncul titik api.
Sementara itu, Satyawan Pudyatmoko diproyeksikan akan menjadi kepala BPGMN. Ia merupakan pejabat yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan. Namanya disebut Dudung Abdurachman sebagai calon kepala BPGMN yang direncanakan segera dilantik.
Mengutip profil Satyawan di laman resmi UGM Press, ia lahir di Boyolali pada 9 Agustus 1971. Satyawan menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1995. Pada tahun yang sama, ia diangkat menjadi staf pengajar di almamaternya.
Satyawan melanjutkan pendidikan magister kehutanan tropika di George-August University Goettingen, Jerman. Ia menyelesaikan pendidikan tersebut pada 2001 dengan tesis mengenai ekologi burung-burung raja udang di Taman Nasional Baluran.
Gelar doktor diraihnya di universitas yang sama pada 2005 melalui disertasi tentang ekologi banteng di Taman Nasional Baluran.
Karier akademiknya di UGM mencakup sejumlah posisi struktural, mulai dari Kepala Laboratorium Satwa Liar, Ketua Jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan, Wakil Dekan Bidang Penelitian, Kerja Sama, Alumni, dan Kemahasiswaan, hingga Dekan Fakultas Kehutanan.
Ia juga pernah mendapat tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja Gambut UGM. Di lingkungan ilmiah, Satyawan tercatat aktif dalam kegiatan konservasi satwa liar dan menjadi anggota sejumlah organisasi ilmiah internasional, termasuk IUFRO dan Wild Cattle Specialist Group IUCN.
Menurut Dudung, pelantikan kepala badan tersebut masih direncanakan berlangsung pada pekan depan.
