JATIMTIMES - Persetujuan anggaran peningkatan kapasitas pendidik dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026 ternyata belum sepenuhnya menjelaskan kegiatan yang akan dijalankan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang. Rencana retreat bagi 345 kepala sekolah kini memunculkan pertanyaan tentang kesesuaian program dengan anggaran yang telah disepakati.
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Herdiyanto, mengakui pihaknya telah menyetujui anggaran untuk program peningkatan kapasitas pendidik. Namun, dalam pembahasan bersama Disdikbud, istilah retreat belum disampaikan secara eksplisit.
“Memang benar saat hearing dengan Komisi D terkait PAK 2026 tempo hari lalu, pihak Disdikbud menyampaikan akan ada kebutuhan anggaran untuk program peningkatan kapasitas bagi pendidik atau pengajar di lingkup Dikbud Kota Malang. Itu memang sudah kami ketahui dan kami ACC,” jelas Eko.
Persoalannya, persetujuan terhadap program peningkatan kapasitas tidak serta-merta menjawab apakah retreat 345 kepala sekolah merupakan kegiatan yang dimaksud. Eko pun mengaku masih perlu memastikan hubungan antara rencana tersebut dengan program yang telah dibahas bersama legislatif.
Dalam dokumen hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, anggaran sekitar Rp 300 juta itu tercantum untuk Peningkatan Kapasitas ASN Penerima Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) dan Pelatihan Pengelolaan Manajerial Satuan Pendidikan.
Sasarannya meliputi 195 SDN, 30 SMPN, serta lima TKN. Karena itu, Eko menilai perlu ada penjelasan lebih terperinci mengenai bentuk kegiatan, sasaran, dan kesesuaiannya dengan peruntukan anggaran yang telah disetujui.
"Insyaallah minggu depan akan ada hearing lagi untuk persiapan RAPBD. Sehingga kami juga ingin ada penjelasan yang lebih detail lagi. Apakah itu masuk di unsur peningkatan kapasitas atau kegiatan lain, akan kami telusuri lagi," tambahnya.
Di tengah belum tuntasnya penjelasan tersebut, Eko secara pribadi juga mempertanyakan urgensi retreat kepala sekolah. Menurut dia, anggaran ratusan juta rupiah itu dapat dipertimbangkan untuk kebutuhan pendidikan lain yang manfaatnya lebih langsung dirasakan siswa.
“Menurut hemat saya pribadi, tidak begitu perlu. Dibanding untuk retreat, mending untuk tambahan seragam gratis. Tetapi sekali lagi, kami ingin konfirmasi ulang sekaligus pendalaman terkait retreat, mungkin ada alasan tertentu,” tuturnya.
Pernyataan itu menempatkan rencana retreat dalam perdebatan mengenai prioritas belanja pendidikan. Di satu sisi, peningkatan kapasitas kepala sekolah merupakan bagian dari pengembangan sumber daya manusia. Namun, di sisi lain, DPRD juga melihat kebutuhan siswa yang masih dapat diperjuangkan melalui tambahan anggaran seragam gratis.
Eko turut menawarkan alternatif pembinaan kepala sekolah melalui penandatanganan pakta integritas. Menurut dia, instrumen tersebut dapat memperkuat komitmen kepala sekolah dalam menjalankan tugas sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan.
"Pakta integritas itu menjadi acuan kami untuk bahan pertimbangan. Karena ini memang bagian dari komitmen untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar. Ini masukan yang bisa kami bawa," imbuh Eko.
Rencana retreat bagi 345 kepala sekolah itu pun menyisakan dua persoalan yang perlu diperjelas. Pertama, apakah kegiatan tersebut sesuai dengan program peningkatan kapasitas yang telah disetujui DPRD.
Kedua, apakah retreat menjadi pilihan paling mendesak dibandingkan kebutuhan pendidikan lain yang juga memerlukan dukungan anggaran.
