JATIMTIMES - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bersama Kelompok Aliansi Cipayung/ Cipayung Plus Banyuwangi menggelar aksi demonstrasi di kawasan Gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi, Selasa (6/10/2026).
Aksi demo yang digelar puluhan mahasiswa menyoroti kasus dugaan penggunaan narkoba salah seorang anggota DPRD Banyuwangi, Asrila Diska Rimunda. ditangkap aparat kepolisian menangkap bersama beberapa tersangka lain di Surabaya beberapa waktu lalu.
Dalam aksinya, massa mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Banyuwangi mengambil sikap tegas dan menjalankan kewenangannya secara mandiri. Massa meminta BK menarik keputusan penonaktifan Asrila Diska Rimunda, sekaligus menuntut penonaktifan selama satu periode penuh serta pemberian sanksi moral terberat berupa rekomendasi pemberhentian tetap dari keanggotaan DPRD.
Massa juga mendesak BK DPRD Banyuwangi agar tidak berlindung yang bersangkutan saat ini menjalani program rehabilitasi atas pemakaian narkoba dan status hukum yang bisa diselesaikan secara restorative justice. (RJ).
Menurut mereka, proses penyelesaian hukum tidak semestinya menghilangkan kewajiban lembaga legislatif untuk menilai persoalan dari aspek etika moral dan kehormatan anggota dewan.
Selain kepada BK, tuntutan juga diarahkan kepada pimpinan fraksi Gerindra. Massa meminta fraksi mengeluarkan rekomendasi pemecatan keanggotaan kepada DPC/DPD partai serta mencopot anggota dewan tersebut dari seluruh jabatan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Mereka juga menolak segala bentuk pembelaan politik terhadap yang bersangkutan apabila bertentangan dengan prinsip integritas kader.
Ketua Umum HMI Banyuwangi, *Ilham Layli Mursidi*, dalam orasinya menegaskan bahwa anggota legislatif merupakan wakil rakyat yang memperoleh mandat dari masyarakat. Karena itu, menurutnya, proses terhadap anggota DPRD harus dilakukan secara professional, transparan, objektif dan tidak boleh pandang bulu.
"Bagaimanapun lembaga legislatif, wakil rakyat diberi mandat oleh rakyat. Wakil rakyat sebagai representasi masyarakat. Jadi harapannya tidak pandang bulu dalam proses hukum," tegas Ilham.
Dia menambahkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek pidana, tetapi juga menyangkut etika, moral dan integritas seorang wakil rakyat."Karena secara pidana hukum mungkin bisa bebas, tetapi tidak dengan moralnya," ujarnya.
Melalui aksi tersebut, HMI Banyuwangi dan Cipayung Banyuwangi meminta DPRD, khususnya Badan Kehormatan dan pimpinan fraksi, menunjukkan sikap tegas, transparan, serta mengedepankan integritas dan kepercayaan publik dalam menyikapi persoalan yang menjadi sorotan tersebut.
