JATIMTIMES - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menghadapi babak baru dalam karier politiknya. Hal ini terjadi setelah parlemen yang didominasi oposisi memutuskan untuk memakzulkannya atas keputusan kontroversialnya terkait penerapan darurat militer. Langkah ini mengejutkan publik Korea Selatan dan memicu reaksi beragam di seluruh negeri.
Yoon membuat heboh Korsel pada 3 Desember 2024 ketika ia tiba-tiba memberlakukan darurat militer dengan dalih melawan "kekuatan anti-negara." Namun, deklarasi ini hanya bertahan selama enam jam setelah parlemen secara tegas menentang keputusan tersebut. Langkah tersebut dianggap melanggar hukum oleh banyak pihak dan membawa Korea Selatan ke dalam krisis konstitusional.
Dalam pidatonya, Yoon membela keputusannya sebagai upaya untuk "mengatasi kebuntuan politik dan melindungi negara dari politisi dalam negeri yang merusak demokrasi." Ia menolak mundur meskipun desakan dari berbagai kelompok terus menguat. "Saya tidak akan pernah menyerah. Perjalanan ini tidak boleh terhenti," tegas Yoon, dilansir Reuters, Sabtu (14/12/2024).
Pemakzulan Yoon disetujui oleh 204 anggota parlemen, dengan 85 menolak, tiga abstain, dan delapan suara tidak sah. Pemimpin Partai Demokratik, Lee Jae-myung, menyambut keputusan ini sebagai kemenangan rakyat. "Anda sedang menulis sejarah baru," ujar Lee kepada ribuan pengunjuk rasa yang berkumpul di dekat gedung parlemen, meskipun suhu dingin ekstrem melanda.
Namun, pemakzulan ini tidak hanya didukung oleh oposisi. Setidaknya 12 anggota Partai Kekuatan Rakyat, partai yang dipimpin Yoon, juga mendukung langkah ini. Situasi ini menunjukkan keretakan internal di partai konservatif tersebut.
Sementara itu, Yoon yang kini sedang diselidiki atas dugaan pemberontakan dan pemberlakuan darurat militer, dilarang bepergian ke luar negeri. Meski begitu, ia tetap mempertahankan posisinya secara simbolis, meskipun kekuasaan eksekutifnya telah ditangguhkan.
Perdana Menteri Han Duck-soo kini menjalankan tugas sebagai penjabat presiden. "Saya akan mengerahkan seluruh kekuatan saya untuk memastikan stabilitas pemerintahan," kata Han.
Keputusan pemakzulan ini memicu reaksi tajam dari masyarakat. Kelompok pendukung pemakzulan bersorak kegirangan, melambaikan tongkat LED warna-warni sembari mendengarkan musik di dekat parlemen. Sebaliknya, unjuk rasa pendukung Yoon segera bubar setelah berita pemakzulan diumumkan.
Preseden dalam Politik Korea Selatan
Yoon adalah presiden kedua dalam sejarah modern Korea Selatan yang dimakzulkan. Sebelumnya, Park Geun-hye dicopot dari jabatannya pada 2017 atas skandal korupsi besar-besaran. Situasi ini memperlihatkan dinamika politik yang keras di negara tersebut, terutama ketika presiden dianggap melanggar batas konstitusional.
Mahkamah Konstitusi akan memutuskan nasib Yoon dalam enam bulan ke depan. Jika pemakzulan disetujui, Korea Selatan harus menggelar pemilihan umum mendadak untuk memilih presiden baru.
Dalam pernyataan terakhirnya, Yoon bersumpah untuk terus berjuang. "Meskipun perjalanan ini sulit, saya akan melawan hingga akhir," ujar Yoon, pada Sabtu (14/12/2024).
