Layar tangkap akun KPK RI (Twitter)
Layar tangkap akun KPK RI (Twitter)

MALANGTIMES - Akun resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis adanya kabar hoaks yang beredar di media sosial (medsos). Yakni terkait beredarnya gambar cuitan akun @KPK_RI dengan tulisan tak pantas dengan mengomentari DPR RI.

"Anggota DPR dites Corona malah positif korupsi an****," begitulah cuitan akun yang mengatasnamakan KPK.

Baca Juga : Ini Jawaban Ustaz Yusuf Mansur saat Ditanya Apakah Dukung Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

Cuitan itulah yang direspons akun Twitter resmi milik KPK sebagai kabar bohong atau hoaks. 

"[KLARIFIKASI] Sehubungan dengan beredarnya gambar cuitan dari akun @KPK_RI, kami tegaskan bahwa gambar cuitan tersebut HOAX," cuit @KPK_RI.

Klarifikasi dari KPK tersebut ternyata menuai reaksi warganet. Namun, bukan apresiasi positif yang disampaikan warganet terkait klarifikasi KPK itu, melainkan sebaliknya. 

Banyak warganet yang menyayangkan bahwa gambar yang disebut hoaks oleh KPK itu ternyata bukan kenyataan sesungguhnya.

Baca Juga : Dewan Dorong Pemkot Malang Salurkan Bantuan Sembako bagi Warga Terdampak Covid-19


User_138 menuliskan, "Kami malah berharap itu asli," cuitnya yang dilanjutkan oleh akun @MhdFaseh, "Saya sudah sujud sukur pak. Ehhh malah hoak," tulisnya juga.
Beberapa warganet lain malah memberikan komentar berbeda dengan akun yang menamakan dirinya KPK. 
"Gambarnya hoax, tulisanna bener," cuit @SrYusron.
Tak hanya itu, warganet juga memberikan kritikan pedas ke KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri. Dimana, klarifikasi yang di-posting itu diseebutnya tak berfaedah.
@Davyart1, "Kirain nge-twit OTT. Ternyata klarifikasi unfaedah. Karepmu min," cuitnya menyesalkan hal itu.
Tak hanya itu, akun @ericpadorangan juga secara tegas memberikan kritik pedasnya ke KPK.
"Udah lah min min istirahat ajalah kelen.. Selama masiku atau pdip tak tersentuh tak ada lagi percaya kami sama kelen... Skrg kelen mau ngapain aja terserahlah, tak peduli lagi kami sama kelen.." tulisnya.
Merebaknya kabar yang disebut hoaks oleh akun KPK itu, dimungkinkan dipicu dari adanya pernyataan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, Senin (23/3/2020) lalu. Dimana dalam pernyataannya, meminta rencana rapid test untuk seluruh anggota DPR RI dan keluarganya. 
Permintaan itu ternyata menuai gelombang protes masyarakat dan pengamat politik. Mereka menilai standar moral DPR sangat rendah bila tetap memaksakan rencana ini. Sebab, masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan rapid test ketimbang anggota dewan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun saat itu secara tegas menolak rencana permintaan DPR RI itu. Orang nomor satu di Indonesia ini tak ingin tes cepat dan massal (rapid test) virus corona (Covid-19) dilakukan terhadap orang-orang yang tidak tepat, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Jokowi memerintahkan Menteri Kesehatan untuk rapid test harus diprioritaskan untuk dokter, tenaga medis dan keluarganya serta orang-orang yang masuk kategori orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).