MALANGTIMES - Kota Malang semakin menunjukkan eksistensinya dalam bidang kreativitas. Setelah sebelumnya berhasil meraih Bank Sampah Malang, Lapo Bra (Layanan Pojok Braille) dan E Lapor lewat Sambat On Line, kini penghargaan terkait inovasi pelayanan publik kembali diraih.
Ya, inovasi pelayanan Brexit (Braile E Ticket And Extraordinary Acces for Visual Disabellities) yang membawa Kota Malang mendapatkan penghargaan dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019.
Ajang yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI tersebut menjadi pembuktian bahwa pelayanan publik di Kota Malang tidak hanya sebatas rutinitas semata, tapi terus dikembangkan untuk inovasi dan kreativitasnya.
Wali Kota Malang Sutiaji mengapresiasi pencapaian inovasi tersebut. Menurutnya, orientasi inovasi kreativitas di Kota Malang bukan hanya sekedar menjembatani kehadiran program pemerintah, tapi telah mampu mengakomodir kebutuhan lingkungannya.
"Ada kecenderungan karakter, budaya, dan DNA Millenial yaitu pelayanan yang semakin cepat, mudah, dan memiliki aksesibilitas tinggi. Saya apresiasi ini, karena ini menunjukkan komitmen peningkatan mutu pelayanan publik dengan budaya inovasi berjalan baik baik untuk pemerintah dan kepada lingkungan," ungkapnya saat menerima langsung penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Menteri PANRB Drs. Syafruddin MSi di Ballroom Hotel Gumaya Semarang semalam, (Kamis, 18/7).
Sementara itu, Menteri PANRB Syafruddin menyatakan inovasi yang dilahirkan karena kompetisi di ajang penghargaan ini diperlukan konsistensi dan berkelanjutan. Karenanya, ada dana insentif yang diberikan kepada setiap daerah untuk melakukan pemeliharaan akan inovasi kreatif yang dijalankan.
"Ini perlu konsistensi dan berkelanjutan, karenanya ada dana insentif daerah untuk terus memacu semangat yang lain dengan menghadirkan pelayanan yang lebih baik kedepannya," ungkapnya.
Dalam ajang penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019 kali ini menghadirkan beberapa inovasi pelayanan publiknya. Yakni, 19 inovasi dari 12 kementerian RI. Kemudian ada 12 inovasi dari 8 Pemerintah Provinsi, 21 inovasi dari 18 Pemerintah Kota, dan 41 inovasi dari 27 Pemerintah Kabupaten se-Indonesia.
Yang telah ditetapkan sebagai Top 99 tersebut dipilih dari 3.156 proposal inovasi yang diajukan secara online melalui Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik). Mereka juga melewati tahap seleksi administrasi serta penilaian proposal dan dokumentasi inovasi sebelum mendapatkan penghargaan tersebut.
