JATIMTIMES - Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese, mengumumkan bahwa Australia akan mengakui negara Palestina secara resmi pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dijadwalkan berlangsung pada September 2025.
Dalam pernyataannya kepada wartawan di Canberra, seperti dilansir kantor berita AFP, Senin (11/8/2025), Albanese menegaskan bahwa solusi dua negara merupakan jalan terbaik untuk menghentikan konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
"Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza," ujar Albanese.
"Sebelum negara Israel dan Palestina menjadi permanen, perdamaian hanya akan bersifat sementara," imbuhnya.
Hak Rakyat Palestina untuk Memiliki Negara
Albanese menegaskan bahwa Australia akan mengakui hak rakyat Palestina untuk memiliki negara berdaulat. Ia menyatakan kesiapannya bekerja sama dengan komunitas internasional guna mewujudkan hal tersebut.
Keputusan ini mengikuti langkah serupa dari Prancis, Inggris, dan Kanada, yang sebelumnya telah mengakui kenegaraan Palestina. Gelombang pengakuan ini muncul setelah Israel melancarkan operasi militer di Gaza hampir dua tahun lalu, sebagai respons atas serangan kelompok Hamas.
"Ada momen kesempatan di sini, dan Australia akan bekerja sama dengan komunitas internasional untuk memanfaatkannya," tambahnya.
Syarat Tanpa Keterlibatan Hamas
Menurut Albanese, keputusan Australia juga didasarkan pada jaminan dari Otoritas Palestina bahwa Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan negara Palestina di masa depan.
Ia sekaligus menyampaikan kritik terhadap pemerintah Israel yang dinilai terus menentang hukum internasional serta gagal memberikan bantuan kemanusiaan yang memadai kepada warga Gaza.
Respons Israel
Beberapa jam sebelum pengumuman Australia, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak seruan internasional untuk mengakui kenegaraan Palestina.
Netanyahu menegaskan bahwa langkah tersebut "tidak akan membawa perdamaian, justru akan membawa perang".
Krisis Kemanusiaan di Gaza
Ketegangan ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional atas nasib lebih dari dua juta warga Palestina di Jalur Gaza. Pertempuran yang terus berlanjut telah memicu krisis kemanusiaan akut, dengan peringatan akan potensi kelaparan massal.
