JATIMTIMES – Ratusan mahasiswa dari Cipayung Plus Blitar Raya dan Aliansi BEM Blitar Raya turun ke jalan, Senin (24/3/2025) malam, menggelar aksi protes terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di depan gedung DPRD Kabupaten Blitar. Dengan seruan lantang dan spanduk protes, mereka menuntut pemerintah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna membatalkan regulasi tersebut.
Sejak sore, massa aksi telah memenuhi ruas jalan di depan kantor wakil rakyat. Orasi silih berganti menggema di antara kerumunan, membawa tuntutan yang mereka anggap sebagai suara rakyat. Akibatnya, arus lalu lintas di kawasan tersebut dialihkan oleh aparat kepolisian yang berjaga ketat di lokasi.
"Kami menilai pengesahan UU TNI menimbulkan polemik di masyarakat. Aturan-aturan yang dibuat seharusnya berpihak kepada rakyat, bukan malah menimbulkan keresahan," ujar Koordinator Aksi, Vita Neriza Permai.
Selain menolak UU TNI, para mahasiswa juga menuntut penghentian segala bentuk intimidasi terhadap masyarakat sipil serta meminta aparat negara untuk menghormati kebebasan pers. Mereka menilai berbagai bentuk tekanan terhadap jurnalis tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan transparansi pemerintahan.
Aksi yang berlangsung hingga malam itu akhirnya mendapat respons dari DPRD Kabupaten Blitar. Wakil Ketua DPRD, M Rifai, beserta tiga anggota dewan lainnya menemui mahasiswa untuk berdialog. Dalam pertemuan tersebut, Rifai menyatakan pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan dan siap meneruskan tuntutan mahasiswa ke tingkat pusat.
"Kami tidak mempermasalahkan aksi yang dilakukan adik-adik mahasiswa. Yang penting, substansi tuntutan dapat tersampaikan dengan baik," ujar Rifai.
Para mahasiswa juga meminta perwakilan DPRD menandatangani dokumen tuntutan sebagai bentuk komitmen untuk mengusulkan aspirasi mereka ke DPR RI. Permintaan itu disetujui, meski Rifai menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.
Selama aksi berlangsung, aparat kepolisian dari Polres Blitar mengawal ketat jalannya demonstrasi. Situasi tetap terkendali meskipun massa menutup jalan dan meneriakkan tuntutan secara bergantian.
"Pengamanan dilakukan untuk memastikan aksi berlangsung tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum secara berlebihan," ujar seorang petugas kepolisian di lokasi.
Meski aksi kali ini berjalan lancar, mahasiswa menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal tuntutan ini hingga ada kepastian dari pemerintah. "Kami tidak akan berhenti sampai ada keputusan yang jelas. Jika perlu, aksi serupa akan kembali digelar," tegas Vita.
Aksi mahasiswa di Blitar menambah panjang daftar protes terhadap UU TNI yang dianggap kontroversial. Di berbagai daerah, suara serupa terus bermunculan, menandakan adanya keresahan publik terhadap dampak regulasi tersebut.
Di tengah dinamika politik nasional, aksi mahasiswa ini menjadi pengingat bahwa partisipasi publik tetap menjadi elemen penting dalam demokrasi. Ketika suara rakyat menggema di jalanan, pemerintah pun tak bisa mengabaikan aspirasi yang mereka sampaikan.
