JATIMTIMES - Banyak pihak pesimis jika Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bisa memiliki legacy fisik pembangunan sekolah seperti yang dilakukan Gubernur DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta, Pramono Anung terhadap SDN 05 Pekayon dan juga SMPN 91 di Pasar Rebo.
Hal ini karena pada periode ke dua Khofifah memimpin belum ditemukan renovasi sekolah secara total. Selain itu APBD Jakarta dinilai jauh lebih tinggi dibanding APBD Jawa Timur.
Pengamat Dunia Pendidikan Isa Anshori menyampaikan jika apa yang terjadi di DKI Jakarta dengan Jawa Timur tidak lah sama. "Saya kira tidak bisa di bandingkan berhadap hadapan. Karena masing masing menghadapi prioritas yang berbeda, Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten/kota sedang Jakarta ada 5 kota administratif," ujarnya kepada media ini.
Isa Anshori justru berharap adanya revisi Undang-Undang 20 Tahun 2014, yang memisahkan urusan kewenangan pendidikan dasar SD dan SMP diserahkan pemerintah daerah tingkat II. Dan SMA / SMK / SLB urusan provinsi agar direvisi , pengelolaan pendidikan, SD, SMP, SMA / SMK dan SLB , dikembalikan ke masing masing kabupaten/kota. "Dan provinsi mangharmonisasi program masing masing kabupaten/kota," terangnya.
Isa pun memilih mengapresiasi program lain dari Dinas Pendidikan Jatim. Misalnya, pada 2025, Pemprov Jawa Timur menyediakan 56.647 kuota bantuan pendidikan, meningkat menjadi 81.131 kuota pada 2026 dengan melibatkan 2.106 sekolah swasta.
Kemudian pada Desember 2025, pemerintah juga menyalurkan bantuan Rp1 juta kepada 48.077 siswa SMA, SMK, dan SLB dari keluarga desil 1 dan 2, dengan total anggaran Rp 48,077 miliar.
"Bantuan ini penting agar keterbatasan ekonomi tidak menghalangi anak bersekolah. Namun, persoalan daya tampung tetap perlu diperhatikan. Pada 2026/2027, lulusan SMP dan MTs mencapai 618.479 anak, sedangkan kapasitas SMA dan SMK negeri hanya 244.621 kursi atau sekitar 39,55 persen," lanjutnya.
Menurut dia kesenjangan ini tidak otomatis berarti putus sekolah karena masih ada sekolah swasta dan jalur lain. Namun, hal tersebut menunjukkan pentingnya keterjangkauan dan pemerataan mutu sekolah swasta.
Senada, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih menyampaikan jika secara fiskal Jatim tidak bisa dibandingkan dengan DKI. “Karena kemampuan DKI dari sumber pendapatan asli daerahnya kan amat sangat tinggi ya, jaulah dengan kita,” ujarnya.
Menurut dia untuk membangun unit sekolah baru Pemprov Jatim masih sangat bergantung kepada dana dari APBN. Pemprov menyediakan lahan, kemudian yang membangunkan adalah Kemendikdasmen.
“Itupun dalam perencanaan saat ini belum. Belum tahun ini belum ada unit sekolah baru yang dibangun karena kita ingin memaksimalkan sekolah-sekolah yang ada dulu untuk dilayani dengan lebih optimal,” ujarnya.
Soal legacy dari Gubernur Khofifah jelas Hikma yang menonjol adalah ketika lulusan SMA, SMK sederajat di Jawa Timur diterima di perguruan tinggi negeri terbanyak. “Terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Itu sih, karena kan salah satu indikator keberhasilan lulusan atau ketuntasan belajar itu ya studi lanjut ya, tentu saja salah satunya,” ujarnya.
Demikian halnya ketika dikonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai yang keberatan jika Jatim disamakan dengan DKI Jakarta. “Tidak bisa dibandingkan, DKI APBD triliunan. Kita 38 kabupaten/kota yang diurus, DKI hanya satu provinsi dengan lima kota di dalamnya menjadi urusan DKI,” ujarnya.
Aries menjelaskan dengan APBD trilunan tersebut Provinsi DKI Jakarta akan sangat mampu membangun sekolah apapun. Selain itu juga dari segi luas wilayahnya sangat jauh berbeda dengan Jawa Timur yang memiliki wilayah 38 kabupaten serta kota di dalamnya.
Pertengahan bulan Oktober 2026 ini, Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Pramono Anung memperlihatkan salah satu legacynya pada periode pertama menjabat sebagai gubernur. Yakni, renovasi Gedung sekolahan di SDN 05 Pekayon dan juga SMPN 91 di Pasar Rebo, Jakarta Timur.
Dua sekolah yang sudah direvitalisasi dan terintegrasi dalam satu gedung bertingkat itu menelan anggaran Rp 101,3 miliar. Pramono mengatakan kedua gedung sekolah tersebut sebelumnya telah berusia puluhan tahun. Gedung SD berusia sekitar 50 tahun, sedangkan gedung SMP berusia sekitar 60 tahun.
Pramono menjelaskan, bangunan sekolah yang sebelumnya berbentuk datar atau satu lantai kini diintegrasikan menjadi gedung bertingkat. Konsep tersebut dipilih untuk mengoptimalkan penggunaan lahan di Jakarta yang semakin terbatas.
Dengan konsep itu, area sekolah kini dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari lapangan basket, lapangan sepak bola mini, hingga sarana olahraga lainnya. “Untuk melakukan integrasi ini dari SD kemudian SMP, biaya yang dibutuhkan adalah Rp 101,3 miliar,” ujarnya dikutip dari Detik.com.
Pramono menilai fasilitas di sekolah tersebut sudah cukup lengkap. Selain lapangan olahraga, gedung sekolah dilengkapi lift, perpustakaan, kantin, serta ruang belajar dan mengajar yang lebih representatif. Ia bahkan menilai fasilitas sekolah tersebut tidak kalah dibanding sekolah di luar negeri. "Ketika diusulkan diintegrasikan, ada yang 6 tingkat, ada yang 5 tingkat, saya menyetujui itu karena pasti lebih efektif dan efisien," imbuhnya.
Pada tahun 2026 ini APBD Jatim sendiri tembus di angka Rp 26,3 triliun. Dari jumlah tersebut 20 persen dialokasikan untuk dunia pendidikan sebesar Rp 9,4 triliun. Sementara untuk DKI Jakarta APBD berada di angka Rp 81,32 trilun, dimana minimal 20 persen juga sama dialokasikan untuk dunia pendidikan seusai dengan undang-undang.
