JATIMTIMES — Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Erjik Bintoro menekankan pentingnya manajemen tata kelola Perum Bulog yang optimal untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan sekaligus mencegah praktik spekulasi oleh tengkulak di lapangan.
Erjik menyoroti bahwa persoalan klasik sektor pertanian di daerah masih berkutat pada dua aspek utama, yakni produksi dan distribusi. Menurut dia, hambatan produksi dapat dipicu oleh berbagai faktor mulai dari kondisi alam, keterbatasan pupuk, hingga permainan tengkulak yang membuat harga di tingkat petani menjadi tidak maksimal.
“Pertanian mulai produksi, distribusi. Produksi itu bisa jadi karena alam, karena pupuk, karena permainan tengkulak, dan sehingga harga yang dinikmati petani juga tidak bisa maksimal,” ujar Erjik belum lama ini.
Kendati demikian, legislator Fraksi PKB ini menilai saat ini terdapat momentum besar untuk memaksimalkan sektor pertanian, seiring dengan komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, ia mendorong adanya berbagai kemudahan bagi para petani di daerah, terutama dalam hal pengadaan pupuk serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).
“Tapi sekarang sebenarnya kita bisa maksimal, karena Presiden Prabowo ini kan sudah mulai swasembada pangan. Jadi kemudahan-kemudahan, kita harapkan kemudahan-kemudahan untuk pengadaan pupuk, kemudahan termasuk bantuan-bantuan alat-alat. Kayak alat dan mesin pertanian, bantuan air, untuk pompa air dan sebagainya itu kan harus dimulai,” jelasnya.
Terkait polemik pupuk subsidi yang kerap dikeluhkan, Erjik menegaskan bahwa regulasi penyalurannya sebenarnya sudah diatur secara jelas. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, petani berhak mendapatkan alokasi pupuk subsidi jika luas lahan yang digarap tidak lebih dari 2 hektare. Sebaliknya, petani yang menggarap lahan di atas ketentuan tersebut diwajibkan untuk membeli pupuk non-subsidi secara mandiri.
“Persoalan pupuk bukan langka, petani bisa mendapatkan pupuk subsidi jika lahan tidak lebih dari 2 hektare. Jika lebih, harus beli sendiri pupuk non subsidi. Pupuk itu ada untuk petani dengan kategori 2 hektare. Karena yang lebih dari 2 hektare harus beli sendiri. Kalau pemerintah memberi subsidi untuk orang kaya tidak mungkin,” tegas legislator tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Erjik turut mengapresiasi pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada paripurna istimewa HUT ke-81 Jatim yang menyebutkan bahwa Jawa Timur telah menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional dengan capaian produksi yang melampaui target.
Meski demikian, ia mengingatkan kembali bahwa kunci utama untuk menjaga stabilitas tersebut terletak pada manajemen pengelolaan Bulog yang harus berjalan dengan baik, transparan, dan terukur.
“Yang penting manajemen Bulog. Manajemen Bulog harus bagus. Artinya, manajemen harus memahami kapan beras harus keluar, kapan beras harus masuk. Sehingga tidak terjadi ada spekulasi tengkulak,” ujarnya.
Erjik menambahkan, praktik spekulasi oleh tengkulak yang sebelumnya kerap marak terjadi pada masa-masa lalu kini mulai terkendali dan berangsur mereda di era kepemimpinan Presiden Prabowo.
“Yang selama ini sebelum Prabowo menjabat presiden, ada spekulasi tengkulak. Sekarang kan tidak berani orang,” pungkasnya.
