JATIMTIMES - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengklaim kemiskinan ekstrem di Jatim sudah berada pada angka nol. Hal itu dia sampaikan saat memimpin Upacara Peringatan Hari Jadi Ke-81 Provinsi Jawa Timur di halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Pada pilar Jatim Sejahtera, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan terus menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data Maret 2026, tingkat kemiskinan Jawa Timur turun menjadi 9,06 persen dari 9,50 persen pada tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 0,29 persen pada 2025.
Capaian tersebut menjadi dorongan untuk terus memperkuat perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta perluasan kesempatan kerja agar semakin banyak masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.
"Ini optimisme kita untuk dapat menurunkan kemiskinan ekstrem hingga nol persen. Pada pilar Jatim Kerja, tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,42 persen. Catatan TPT ini menjadi capaian yang menunjukkan resiliensi ekonomi kita," kata, Khofifah.
Terpisah Ketua PW GP Ansor Jatim Musaffa Syafril menyampaikan, pada setiap peringatan hari jadi, pemerintah memiliki alasan untuk menyampaikan capaian pembangunan. "Itu wajar, pemerintah memang perlu menjelaskan apa yang telah dikerjakan dan hasil yang berhasil dicapai," ujarnya.
Namun, menurut dia, peringatan Hari Jadi Ke-81 Provinsi Jawa Timur pada 12 Oktober 2026 juga harus menjadi momentum untuk mengajukan pertanyaan yang lebih kritis. "Siapa yang paling menikmati hasil pembangunan. Siapa yang masih tertinggal, dan siapa yang bertanggung jawab atas target-target yang belum tercapai?" lanjutnya.
Bagi Safril, pertanyaan ini bukan bentuk pesimisme terhadap Jawa Timur. Justru sebaliknya, ini merupakan wujud kepedulian terhadap masa depan provinsi yang memiliki potensi ekonomi, sumber daya manusia, tradisi pesantren, dan kekuatan sosial yang besar.
"Kita tidak boleh terjebak pada kebanggaan administratif, seolah keberhasilan menyusun program identik dengan keberhasilan menyelesaikan persoalan. Pembangunan harus dinilai dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat," tegasnya.
Safril menjelaskan rakyat tidak membayar pajak untuk membiayai laporan keberhasilan. Rakyat membayar pajak agar negara hadir menyelesaikan persoalan mereka.
Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,72 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp930 triliun.
"Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak boleh menjadi angka yang berdiri sendiri, terpisah dari kenyataan sosial," beber Safril.
Pada September 2025, Jawa Timur masih memiliki 3,804 juta penduduk miskin atau 9,30 persen dari total penduduk. Kemiskinan di perdesaan mencapai 12,55 persen, sedangkan di perkotaan 6,93 persen.
"Artinya, di tengah pertumbuhan ekonomi yang positif, jutaan warga masih hidup dalam keterbatasan. Memang, angka kemiskinan telah menurun. Penurunan itu harus diakui sebagai perkembangan positif. Namun, capaian tersebut belum menjadi alasan untuk mengendurkan upaya pengentasan kemiskinan," lanjut Safril.
Safril mempertanyakan mengapa kemiskinan perdesaan masih jauh lebih tinggi dari pada perkotaan? "Apakah petani telah memperoleh posisi tawar yang layak? Apakah rantai distribusi komoditas sudah memberikan keuntungan yang adil kepada produsen? Apakah investasi yang masuk benar-benar menciptakan pekerjaan berkualitas bagi masyarakat lokal?," imbuhnya.
"Pemerintah perlu menjawab pertanyaan tersebut dengan data dan kebijakan konkret, bukan hanya dengan narasi optimisme," pungkas pria asal Sumenep ini.
