JATIMTIMES - Komunikasi pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendapat sorotan setelah pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, yang menyebut hutan Indonesia tidak hanya mengirimkan asap, tetapi juga menghasilkan oksigen bagi negara tetangga. Pernyataan tersebut dinilai berisiko mengalihkan perhatian dari persoalan utama, yakni dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat dan kebutuhan penanganan darurat.
Dosen Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya (UB), Assoc. Prof. Maulina Pia Wulandari, Ph.D., menilai situasi krisis menuntut pemerintah mengutamakan empati, keakuratan informasi, transparansi, serta penjelasan mengenai langkah perlindungan masyarakat.
Menurut pakar public relations, komunikasi publik, serta manajemen isu dan krisis tersebut, pernyataan pejabat pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat yang terdampak. Ketika kabut asap mengganggu aktivitas warga hingga menyebabkan penutupan sekolah di sejumlah wilayah Malaysia, informasi mengenai keselamatan dan penanganan karhutla menjadi kebutuhan mendesak.
“Persoalannya bukan apakah hutan Indonesia menghasilkan oksigen, melainkan mengapa argumentasi tersebut disampaikan ketika masyarakat sedang mempertanyakan dampak asap terhadap kesehatan dan kehidupan mereka,” ujar Pia sapaan akrabnya.
Ia mengidentifikasi lima persoalan dalam komunikasi krisis pemerintah, yakni kurangnya empati, ketidaktepatan prioritas pesan, kehati-hatian dalam menyampaikan informasi, ketidakselarasan komunikasi antarlembaga, serta kurangnya antisipasi terhadap konsekuensi pernyataan pejabat.
Dalam situasi darurat, kata Maulina, masyarakat membutuhkan informasi mengenai risiko kesehatan, perkembangan pemadaman, wilayah terdampak, dan langkah perlindungan yang dapat dilakukan. Pernyataan yang justru menonjolkan kontribusi lingkungan Indonesia dinilai berpotensi menggeser perhatian dari kebutuhan tersebut.
“Dalam komunikasi krisis, empati bukan sekadar ungkapan keprihatinan, melainkan kemampuan untuk menempatkan penderitaan masyarakat sebagai perhatian utama,” katanya.
Maulina juga menyoroti pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam menjelaskan penyebab kebakaran. Faktor alam, seperti musim kemarau, kekeringan, dan cuaca ekstrem, memang dapat meningkatkan risiko karhutla. Namun, faktor tersebut perlu dibedakan dari penyebab kebakaran di lokasi tertentu yang harus ditentukan melalui pemeriksaan dan investigasi.
Karhutla, menurut dia, merupakan persoalan kompleks yang dapat berkaitan dengan kondisi lingkungan, aktivitas manusia, tata kelola lahan, serta efektivitas pengawasan. Karena itu, penjelasan pemerintah perlu didasarkan pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan pernyataan yang berpotensi mengaburkan persoalan penyebab dan tanggung jawab.
“Pemerintah justru akan lebih kredibel apabila berani mengatakan bahwa penyebab kebakaran di lokasi tertentu masih diselidiki, sambil menjelaskan tindakan pencegahan dan penanganan yang sedang dilakukan,” ujar Maulina.
Ia menambahkan, keterbatasan informasi tidak seharusnya ditutupi dengan pernyataan yang terlalu meyakinkan. Keterbukaan mengenai hal-hal yang masih diselidiki justru menjadi bagian penting dari komunikasi publik yang jujur dan bertanggung jawab.
Di sisi lain, Pia tidak mengabaikan upaya operasional pemerintah dalam menangani karhutla. Ia menyinggung laporan mengenai pengerahan personel serta pesawat dan helikopter untuk mendukung pemadaman, termasuk komunikasi diplomatik yang dilakukan Kementerian Luar Negeri dengan Malaysia.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur juga telah menyampaikan empati kepada masyarakat Malaysia serta menjelaskan upaya penanganan yang dilakukan Indonesia. Namun, perbedaan penekanan pesan antarlembaga berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap respons pemerintah.
Menurut Pia, komunikasi pemerintah seharusnya memiliki arah yang konsisten, mulai dari pengakuan terhadap persoalan, penjelasan mengenai tindakan penanganan, hingga informasi tentang perlindungan masyarakat. Konsistensi tersebut diperlukan agar komunikasi pejabat tidak bertentangan dengan pesan yang disampaikan lembaga teknis maupun perwakilan diplomatik.
“Jangan sampai kerja keras ribuan petugas di lapangan kehilangan apresiasi publik karena pernyataan pejabat yang tidak sensitif terhadap konteks krisis,” tuturnya.
Dalam perspektif Government Public Relations, konsistensi pesan merupakan salah satu unsur yang menopang kredibilitas institusi. Badan komunikasi pemerintah, menurut Maulina, perlu memastikan bahwa pesan yang disampaikan berbagai lembaga berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata mempertahankan reputasi pemerintah.
Ia menjelaskan, kerangka Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) menempatkan kecepatan, akurasi, kredibilitas, empati, dan informasi perlindungan sebagai unsur penting komunikasi dalam keadaan darurat. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah perlu menjelaskan apa yang telah dilakukan, hasil yang dicapai, kendala yang dihadapi, serta langkah lanjutan yang sedang disiapkan.
Informasi mengenai jumlah personel dan peralatan, lanjutnya, perlu disertai penjelasan mengenai perkembangan penanganan dan efektivitas langkah yang dilakukan. Masyarakat juga memerlukan informasi kualitas udara, wilayah berisiko, akses layanan kesehatan, serta tindakan perlindungan bagi kelompok rentan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan gangguan pernapasan.
Pia turut menekankan perlunya koordinasi komunikasi antara Bakom, kementerian teknis, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, dan perwakilan diplomatik. Selain menyampaikan informasi yang selaras, pemerintah perlu membuka ruang bagi masukan masyarakat, tenaga kesehatan, dan relawan yang menghadapi langsung dampak karhutla.
Apabila pernyataan pejabat menimbulkan persepsi ketidakpekaan, menurut dia, respons yang diperlukan ialah klarifikasi yang empatik dan penjelasan berbasis fakta, bukan sekadar mempertahankan argumentasi yang memicu kontroversi.
“Ketika masyarakat sedang menghadapi krisis, pemerintah tidak boleh lebih sibuk membela reputasinya daripada menjelaskan bagaimana keselamatan rakyat dilindungi. Komunikasi krisis yang kehilangan empati justru berisiko menciptakan krisis kepercayaan baru,” kata Maulina Pia Wulandari.
