JATIMTIMES - Kebijakan pemerintah tak hanya menjadi bahan perbincangan di ruang publik, tetapi juga berkaitan dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Mulai dari harga kebutuhan pokok hingga sulitnya mencari pekerjaan, sejumlah masalah tersebut menjadi perhatian menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2026.
Gambaran mengenai penilaian publik itu tertuang dalam survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan. Dalam laporan Rapor 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dipublikasikan pada 12 Oktober 2026, CELIOS turut memaparkan penilaian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah serta pandangan kalangan ahli mengenai kepemimpinan dan komunikasi publik Presiden.
Survei yang melibatkan 1.122 responden masyarakat umum tersebut mencatat sebanyak 75 persen responden mengaku stres akibat kebijakan pemerintah. Sementara itu, 67 persen responden menyatakan stres dengan perilaku Presiden Prabowo Subianto.
Ada tiga persoalan yang paling banyak dikaitkan dengan stres masyarakat, yakni kenaikan harga bahan pokok, sulitnya memperoleh pekerjaan, dan penegakan hukum.
Harga kebutuhan pokok menjadi persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari karena berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga. Ketika harga meningkat, masyarakat harus menyesuaikan anggaran agar kebutuhan tetap terpenuhi.
Kesulitan mendapatkan pekerjaan juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan kestabilan penghasilan. Bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap, terbatasnya kesempatan kerja dapat menambah beban dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Selain persoalan ekonomi, penegakan hukum turut masuk dalam daftar masalah yang menjadi perhatian responden. Dengan demikian, survei tersebut mencakup persoalan yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi sekaligus penilaian terhadap aspek hukum.
Survei CELIOS bersama Kabinet Bayangan juga memuat penilaian responden mengenai kondisi fisik dan mental Presiden Prabowo.
Sebanyak 38 persen responden menilai kondisi fisik dan mental Presiden kurang baik. Adapun 23 persen lainnya memberikan penilaian tidak baik sama sekali.
Jika kedua kategori tersebut digabungkan, totalnya mencapai 61 persen responden yang memberikan penilaian negatif.
Angka tersebut merupakan persepsi responden dalam survei, bukan hasil pemeriksaan medis. Karena itu, penilaian tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan kondisi kesehatan Presiden secara klinis.
Selain masyarakat umum, CELIOS meminta penilaian dari kalangan ahli. Dari 129 ahli yang memberikan penilaian, sebanyak 71 persen menilai kapasitas kepemimpinan Presiden belum memadai.
Penilaian tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran selama hampir dua tahun pemerintahan. Hasilnya memperlihatkan adanya pandangan kritis dari para ahli yang berpartisipasi dalam survei.
Meski demikian, angka tersebut menggambarkan penilaian kelompok ahli yang menjadi responden, bukan pendapat seluruh akademisi, peneliti, maupun profesional di Indonesia.
Gaya kepemimpinan dan komunikasi publik Presiden Prabowo juga mendapat sorotan dalam survei tersebut.
Sebanyak 83 persen ahli menyatakan sangat khawatir terhadap gaya kepemimpinan dan komunikasi publik Presiden. Sementara itu, 10 persen lainnya menyatakan khawatir.
Jika digabungkan, total 93 persen ahli yang memberikan penilaian mengaku khawatir atau sangat khawatir terhadap kedua aspek tersebut.
Komunikasi publik menjadi salah satu aspek penting dalam pemerintahan karena berkaitan dengan cara kebijakan dijelaskan kepada masyarakat. Kejelasan informasi dapat membantu publik memahami alasan di balik keputusan pemerintah dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.
Namun, tingkat kekhawatiran yang tercatat dalam survei tersebut tetap perlu dipahami sesuai dengan kelompok ahli yang berpartisipasi dan konteks pertanyaan yang diajukan.
Laporan Rapor 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dipublikasikan CELIOS pada 11 Oktober 2026 menjadi bagian dari evaluasi menjelang peringatan dua tahun pemerintahan pada 20 Oktober mendatang.
Hasil survei tersebut menyoroti sejumlah persoalan yang menjadi perhatian responden, mulai dari kebijakan pemerintah dan tekanan ekonomi hingga penilaian terhadap kapasitas kepemimpinan serta komunikasi publik Presiden.
Bagi masyarakat, harga kebutuhan pokok dan kesempatan kerja merupakan persoalan yang dampaknya dapat dirasakan secara langsung. Sementara itu, penilaian kalangan ahli menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap kepemimpinan dan komunikasi publik Presiden.
Temuan ini menjadi salah satu catatan dalam melihat persepsi responden terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasilnya tetap perlu dibaca sesuai dengan cakupan survei dan karakteristik responden, bukan dianggap mewakili seluruh pandangan masyarakat Indonesia.
