JATIMTIMES — Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) M. Musyafak Rouf meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk memastikan alokasi APBD benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan.
Hal tersebut menjadi benang merah ketika Musyafak memberikan sambutan pada Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi Ke-81 Provinsi Jatim, Senin (12/10/2026), di Gedung DPRD Jatim, Surabaya.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono itu dihadiri Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman yang turut memberikan orasi ilmiah. Hadir pula Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, serta sejumlah mantan gubernur Jatim seperti Soekarwo (periode 2008–2018) dan Imam Utomo (periode 1998–2008).
Selain itu, sidang istimewa ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Plus Jatim, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional RI Ito Hediarto, Direktur Utama PT Bulog Ahmad Rijal Ramdani, Direktur Operasi PT Pupuk Indonesia Dwi Satriyo Annurogo, perwakilan Konsulat Jenderal Jepang dan Konsulat Jenderal RRT, serta para kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota di Jatim.
Dalam sambutannya, Musyafak menegaskan bahwa peringatan Hari Jadi Ke-81 Jatim yang mengusung tema “Jawa Timur Unggul, Maju Berkelanjutan” harus dijadikan momentum evaluasi kritis atas capaian pembangunan daerah, bukan sekadar seremoni tahunan.
“Ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya dihitung dari angka pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Musyafak di hadapan hadirin.
Musyafak menyoroti posisi strategis Jawa Timur sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional sekaligus penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Menurutnya, potensi besar di sektor pertanian, kelautan, industri, perdagangan, pariwisata, hingga UMKM harus dikelola secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
Guna memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan pembangunan, ia mendesak agar kebijakan APBD diprioritaskan untuk menyentuh sektor-sektor mendasar warga.
“Pertumbuhan ekonomi harus dibarengi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Kebijakan dan anggaran daerah harus membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengurangi kemiskinan, serta menjamin kesejahteraan petani dan nelayan,” tegas Musyafak.
Ia memaparkan, DPRD Jatim terus mengoptimalkan tiga fungsi utamanya untuk mengawal agenda tersebut. Pertama, fungsi pembentukan peraturan daerah (perda) yang berkualitas dan berpihak pada rakyat.
Kedua, fungsi penganggaran untuk memastikan APBD disusun berbasis prioritas kebutuhan masyarakat. Ketiga, fungsi pengawasan guna mengawal program pemerintah agar berjalan tepat sasaran, efisien, akuntabel, dan transparan.
Mengakhiri sambutannya, Musyafak mengutip semangat juang Gubernur Jatim pertama, Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo, dan mengajak seluruh elemen daerah memperkuat sinergi serta gotong royong.
“Mari kita jaga persatuan dan keberagaman di Jawa Timur. Dengan semangat gotong royong dan toleransi, kita wujudkan Jawa Timur sebagai rumah bersama yang aman, damai, dan sejahtera,” pungkasnya.
