JATIMTIMES - Kontingen Kota Malang menghadapi persoalan anggaran menjelang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XV Jawa Timur 2026. Dari lebih dari 400 atlet yang diusulkan sejumlah cabang olahraga (cabor), hanya sekitar 200 atlet yang diperkirakan dapat diberangkatkan.
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan mengatakan, pemerintah daerah saat ini menyiapkan anggaran sekitar Rp1 miliar untuk kebutuhan keberangkatan kontingen. Dana tersebut mencakup kebutuhan atlet dan official, mulai jersey, hotel hingga transportasi.
“Anggaran kita kan hanya sekitar Rp1 miliar. Dari cabor itu 400 sekian atletnya. Hitung-hitungan kemarin, kalau dengan anggaran Rp1 miliar itu, kita hanya bisa memberangkatkan 200 atlet,” kata Arif.
Kondisi tersebut membuat Disporapar harus menerapkan skala prioritas. Atlet yang diberangkatkan akan dipilih berdasarkan rekomendasi masing-masing ketua cabor, khususnya mereka yang dinilai memiliki peluang besar menyumbangkan medali.
Arif menegaskan, keputusan tersebut bukan berada di tangannya secara langsung. Setiap cabor memiliki kewenangan untuk mengusulkan atlet yang dianggap paling siap dan berpotensi meraih prestasi.
“Yang menentukan bukan saya, tetapi dari masing-masing ketua cabornya,” ujarnya.
Di sisi lain, terdapat atlet yang tidak masuk dalam kuota pembiayaan pemerintah tetapi tetap ingin tampil di POPDA secara mandiri. Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai pembiayaan, Disporapar menyiapkan surat pernyataan yang diketahui orang tua atlet dan ketua cabor.
Melalui surat tersebut, atlet yang berangkat di luar kuota pemerintah memahami bahwa seluruh kebutuhan keberangkatannya tidak menjadi tanggungan anggaran Disporapar.
“Makanya kita buatkan surat pernyataan biar sama-sama enak. Itu pun diketahui sama orang tua, diketahui sama ketua cabornya,” kata Arif.
Keterbatasan anggaran tersebut sebenarnya bukan persoalan baru. Arif menyebut, sebelum dirinya masuk ke Disporapar, anggaran keberangkatan kontingen hanya berada di kisaran Rp400 juta.
Dengan pagu tersebut, Disporapar memperkirakan hanya mampu memberangkatkan sekitar 70 atlet dan official. Bahkan, kebutuhan tiga cabor besar seperti sepak bola, voli dan basket saja dinilai sudah berpotensi menghabiskan anggaran.
“Lah kalau hanya Rp400 juta saya hanya bisa memberangkatkan atlet dan official itu 70 orang. Saya berangkatkan sepak bola, voli, sama basket sudah selesai,” jelasnya.
Setelah dilakukan hearing bersama DPRD Kota Malang, anggaran kemudian mendapat tambahan hingga mencapai sekitar Rp1 miliar. Meski meningkat, jumlah tersebut tetap belum mampu mengakomodasi seluruh atlet yang diajukan cabor.
Karena itu, Disporapar kini mengatur strategi agar jumlah atlet yang lebih sedikit tetap mampu menghasilkan perolehan medali semaksimal mungkin. Salah satu caranya dengan mengutamakan atlet yang berpeluang meraih medali pada lebih dari satu nomor pertandingan.
Arif mencontohkan atlet cabang olahraga atletik yang berpeluang tampil di nomor 100 meter dan 400 meter. Dengan memilih atlet seperti itu, satu nama diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih dari satu medali bagi Kota Malang.
“Jadi yang dikirim ini, misalkan satu atlet itu berpotensi bukan hanya satu emas, tapi bisa menjadi dua emas,” katanya.
Dengan komposisi atlet yang masih disusun, Disporapar belum menetapkan target perolehan medali Kota Malang pada POPDA XV Jatim 2026. Pembahasan target baru akan dilakukan setelah kerangka kontingen mulai terbentuk.
“Kalau targetnya ini masih kita rapatkan kemarin. Setelah ini kerangkanya jadi, kita rapatkan lagi, targetnya berapa,” ujar Arif.
Faktor lokasi pertandingan juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penghitungan kebutuhan anggaran. POPDA XV Jatim 2026 digelar di tiga wilayah, yakni Kabupaten Ngawi sebagai tuan rumah utama serta Surabaya dan Kediri sebagai tuan rumah penyangga.
Pembagian lokasi tersebut membuat kebutuhan akomodasi kontingen semakin besar. Atlet dan official harus menyesuaikan tempat tinggal dengan lokasi pertandingan masing-masing cabor.
“Apalagi Popda ini kan dilaksanakan di tiga kota, Surabaya, Kediri, Ngawi, artinya akomodasinya semakin membengkak juga,” katanya.
Arif mengakui, keterbatasan anggaran membuat tidak seluruh atlet yang diajukan cabor bisa diberangkatkan. Padahal, menurutnya, peluang medali tidak selalu bisa dipastikan hanya berdasarkan prediksi sebelum pertandingan.
Ia bahkan menyebut, jika anggaran tersedia jauh lebih besar, seluruh atlet yang diusulkan cabor akan lebih mudah diberangkatkan tanpa harus melakukan penyaringan ketat.
“Kalau anggarannya Rp3 miliar, Rp4 miliar, tak berangkatno kabeh. Enggak usah pikir panjang saya. Mau itu yang berpotensi atau yang tidak berpotensi, misalkan, ya kita berangkatkan dengan semua. Namanya rezeki untuk medali itu kan kita tidak tahu, siapa tahu sekarang tidak diprediksi medali, ternyata dapat medali kan memungkinkan juga,” pungkasnya.
