JATIMTIMES — Penanggulangan kemiskinan di kawasan pedesaan Kabupaten Tuban membutuhkan langkah konkret, komprehensif, dan kolaboratif. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama untuk mempercepat penanganan sekaligus mengurai persoalan ekonomi warga desa secara berkelanjutan.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur (Jatim) yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban, Ony Setiawan, menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Keberhasilan pengentasan kemiskinan membutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen daerah.
“Solusi utama yang mendesak diterapkan mencakup tiga pilar utama: pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan berbasis pemberdayaan ekonomi lokal, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar,” ujar Ony, Minggu (4/10/2026).
Pada pilar pertama, Ony menjelaskan bahwa pemerintah wajib menjaga daya beli masyarakat prasejahtera melalui program perlindungan sosial yang tepat sasaran, seperti penyaluran PKH, Kartu Sembako, hingga BLT Dana Desa.
“Selain itu, akses layanan dasar seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), optimalisasi Posyandu untuk pencegahan stunting, serta perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) wajib dijamin oleh pemerintah,” jelasnya.
Untuk pilar kedua, intervensi difokuskan pada penguatan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM melalui pendampingan digital serta kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyerapan tenaga kerja lokal melalui Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) juga dinilai krusial agar warga miskin memperoleh penghasilan langsung.
Di sisi lain, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi tani harus dioptimalkan sebagai motor penggerak ekonomi warga. Hal ini ditopang oleh pilar ketiga, yakni percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
“Pembangunan akses jalan desa, penerangan, hingga jaringan internet perlu dipercepat untuk melancarkan distribusi hasil bumi dan membuka peluang pasar baru bagi potensi desa di Tuban,” tegasnya.
Ony menekankan bahwa keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah daerah, kelembagaan desa, sektor swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR), hingga peran aktif masyarakat itu sendiri.
Ia memastikan struktur PDI Perjuangan siap hadir langsung di tengah masyarakat untuk mengawal proses pemberdayaan tersebut secara berkesinambungan.
“Selain menugaskan anggota fraksi di legislatif untuk memperjuangkan kepentingan wong cilik, PDI Perjuangan Tuban juga menugaskan pengurus partai untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat desa guna meningkatkan kesadaran sosial, memperkuat solidaritas, dan menjadi jembatan komunikasi antara warga dan pemerintah,” pungkas Ony.
