JATIMTIMES – DPRD Kota Blitar memperkuat peran penganggaran dan legislasi dengan mengawal empat agenda strategis daerah. Mulai dari Perubahan APBD 2026, pembentukan dana cadangan pemilihan kepala daerah, penataan pasar rakyat dan toko swalayan, hingga pembahasan awal APBD 2027.
Empat agenda tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar bersama Pemerintah Kota Blitar, Selasa (29/9/2026).
Agenda tersebut meliputi persetujuan bersama Perubahan APBD (P-APBD) 2026, pembahasan Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Raperda Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, serta penyampaian Raperda APBD 2027.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Blitar dr Syahrul Alim dan dihadiri Wali Kota Blitar H Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin, jajaran forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, serta kepala organisasi perangkat daerah. Sebanyak 22 dari 25 anggota DPRD hadir sehingga paripurna memenuhi kuorum.
Syahrul mengatakan sejumlah raperda tersebut akan memasuki pembahasan lebih lanjut melalui panitia khusus. DPRD menargetkan pembahasannya dapat diselesaikan sebelum Desember.
“Target kami bulan November selesai. Pokoknya sebelum Desember kita upayakan selesai,” kata Syahrul.
P-APBD Disepakati, Program Sosial Dijaga
Salah satu keputusan penting dalam paripurna adalah persetujuan bersama Raperda P-APBD 2026. Pendapatan daerah setelah perubahan ditetapkan Rp766,8 miliar, sedangkan belanja daerah Rp828,3 miliar dan pembiayaan daerah Rp61,4 miliar.
Penyesuaian fiskal menjadi tantangan setelah transfer ke daerah dari pemerintah pusat pada 2026 berkurang Rp128,9 miliar. Kondisi tersebut mendorong pemerintah dan DPRD melakukan rasionalisasi berbagai pos belanja.
Rasionalisasi antara lain menyasar belanja pegawai Rp17,6 miliar, Program Karya Mas Rp16,4 miliar, Rastrada Rp6 miliar, hibah Rp2,9 miliar, belanja bersumber DBHCHT Rp14,7 miliar, serta belanja operasional dan pendukung Rp71,3 miliar.
Meski ruang fiskal menyempit, program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat tetap dipertahankan. Di antaranya pendidikan gratis, Universal Health Coverage (UHC), perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, Rastrada, bantuan rumah tidak layak huni, beasiswa, bimbingan belajar, serta intervensi pencegahan stunting.
Mas Ibin mengatakan menjaga pelayanan dan perlindungan sosial di tengah keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama pemerintah daerah.
“Kita harus mempertahankan ekonomi yang bagus, bahkan menumbuhkan ekonomi di tengah keterbatasan fiskal. Subsidi pendidikan gratis, beasiswa sampai subsidi kesejahteraan juga kita pertahankan,” ujarnya.
Menurut dia, tekanan fiskal telah dipetakan bersama antara eksekutif dan legislatif. Karena itu, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi optimisme pemerintah dalam menjalankan pembangunan.
“Kami tetap semangat, inovatif dan selalu optimistis. Sebagai pimpinan daerah, kita harus membawa optimisme di tengah kekurangan,” kata Mas Ibin.
DPRD Kawal Penataan Toko Berjejaring dan Penguatan UMKM
Perhatian DPRD juga mengarah pada Raperda Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Regulasi tersebut diproyeksikan menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ritel modern, keberlangsungan pasar rakyat, dan ruang hidup UMKM.
Syahrul mengatakan aspirasi yang berkembang di internal fraksi sejauh ini cenderung tidak menghendaki penambahan toko berjejaring. Namun, keputusan belum diambil karena materi tersebut akan dibedah dalam pembahasan pansus, termasuk menyangkut perizinan melalui Online Single Submission (OSS).
“Sampai saat ini begitu. Tetapi nanti akan dibahas, termasuk soal OSS. Kita juga ingin melihat bagaimana daerah lain menghadapi kondisi seperti ini,” kata Syahrul.
Mas Ibin menilai regulasi baru harus mampu membuka ruang lebih luas bagi produk lokal. Penentuan jarak toko modern dengan pasar rakyat juga tidak boleh berhenti sebagai persyaratan administratif.
“Masukan dari teman-teman DPR adalah bagaimana UMKM dan produk lokal bisa masuk pasar modern. Jarak juga tidak hanya formalitas. Semangatnya, UMKM dan produk lokal kita harus naik kelas,” ujarnya.
Pemkot juga mendorong transformasi pasar rakyat menjadi ruang ekonomi yang lebih kreatif. Revitalisasi diarahkan bukan sekadar memperbaiki bangunan, tetapi juga menyentuh zonasi, kebersihan, kenyamanan, digitalisasi perdagangan hingga ruang bagi komunitas dan ekonomi kreatif.
APBD 2027 di Tengah Tantangan Dana Transfer
Paripurna sekaligus menjadi pintu masuk pembahasan APBD 2027. Pendapatan daerah tahun depan diproyeksikan Rp807,086 miliar, termasuk PAD Rp220,4 miliar. Sementara belanja dirancang Rp840,086 miliar.
Belanja diarahkan untuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, pekerja rentan, penguatan UMKM, penanganan banjir dan sampah, lanjutan Blitar Trade Center, revitalisasi pasar, sarana olahraga hingga pengembangan wisata.
Mas Ibin mengakui ketergantungan terhadap transfer pusat masih menjadi tantangan. Karena itu, peningkatan PAD dan pencarian sumber ekonomi baru menjadi pekerjaan penting untuk memperkuat kemandirian fiskal.
“Tantangannya bagaimana secara bertahap meningkatkan PAD dan mencari sumber-sumber baru, sehingga ke depan kita lebih mandiri dari sumber lokal sendiri,” katanya.
Sementara itu, dana cadangan pemilihan kepala daerah dirancang Rp25 miliar secara bertahap, yakni Rp10 miliar pada 2027 dan Rp15 miliar pada 2028. Pengaturan penggunaannya akan diselaraskan dengan perkembangan regulasi mengenai jadwal pemilihan kepala daerah.
Melalui rangkaian pembahasan tersebut, DPRD dan Pemkot Blitar berupaya menjaga dua kepentingan sekaligus: disiplin fiskal dan keberlanjutan pelayanan masyarakat. Pembahasan raperda selanjutnya menjadi ruang untuk memastikan setiap kebijakan anggaran dan ekonomi tetap berpijak pada kebutuhan warga serta pembangunan Kota Blitar yang berkelanjutan.
“Kami akan mengawal pembahasan ini sampai tuntas. Prinsipnya, setiap kebijakan yang dihasilkan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, menjaga pelayanan publik, sekaligus memperkuat perekonomian Kota Blitar,” kata Syahrul.
