JATIMTIMES - Pertumbuhan ekonomi Kota Malang yang diproyeksikan tetap tinggi pada 2027 dihadapkan pada tantangan penyerapan tenaga kerja. Dalam Rancangan KUA APBD 2027, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hanya ditarget turun 0,09 persen, dari 5,69 persen menjadi 5,60 persen.
Ketua Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, menilai target tersebut perlu dicermati. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu otomatis diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja.
“Pertumbuhan tersebut belum berdampak sistemik, khususnya pada penyerapan tenaga kerja,” kata Dito.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu dilihat dari capaian pembangunan Kota Malang sebelumnya. Berdasarkan data LKPJ Wali Kota Malang 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,92 persen, sementara IPM meningkat dan angka TPT, kemiskinan serta gini rasio mengalami penurunan.
Namun, Dito menyebut TPT Kota Malang masih lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur. Kondisi itu menunjukkan masih adanya persoalan dalam mempertemukan kualitas sumber daya manusia dengan kebutuhan pasar kerja.
“Peningkatan ekonomi ditunjang dengan IPM yang baik, yang ditandai dengan lulusan pendidikan yang mumpuni, belum dilirik oleh pasar tenaga kerja,” ujarnya.
Karena itu, menurut Dito, pemerintah perlu membaca peta ketenagakerjaan secara lebih terukur. Upaya menekan pengangguran juga harus dirancang secara berkelanjutan agar penurunannya tidak sekadar menjadi target tahunan.
Sorotan tersebut semakin kuat karena plafon anggaran Dinas Ketenagakerjaan-PMPTSP dalam Rancangan PPAS APBD 2027 disebut mengalami penurunan. Dito menilai kondisi itu perlu dijelaskan karena pemerintah tetap menargetkan penurunan TPT pada tahun yang sama.
“Patut dipertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengentas angka pengangguran terbuka yang masih menjadi permasalahan dan berpotensi bergeser menjadi masalah sosial,” tegasnya.
Selain pengangguran, Dito menilai kualitas pertumbuhan ekonomi juga perlu dilihat dari pemerataan pendapatan. Target gini rasio sebesar 0,371 pada 2027 dinilai harus diterjemahkan melalui indikator distribusi yang lebih operasional.
Menurutnya, pembagian masyarakat berdasarkan desil dapat membantu pemerintah memetakan kondisi ekonomi secara lebih spesifik. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan intervensi belanja yang lebih tepat bagi masyarakat pada kelompok desil bawah.
Persoalan serupa juga perlu dilihat dalam target kemiskinan. Meski angka kemiskinan Kota Malang diproyeksikan mencapai 3,52 persen pada 2027, kelompok kelas menengah dan masyarakat yang rentan miskin tetap membutuhkan perhatian.
Dito mengingatkan, tekanan ekonomi dapat membuat kelompok rentan tersebut bergeser menjadi masyarakat miskin. Karena itu, kebijakan pemerintah tidak cukup hanya mengejar penurunan angka kemiskinan, tetapi juga perlu memperkuat mobilitas ekonomi dan perlindungan kelompok rentan.
“Berbagai kebijakan yang berorientasi pada mobilitas ekonomi, integrasi data sosial serta perbaikan kualitas dalam bidang kesehatan, pendidikan, layanan publik dan sebagainya harus mendapat akselerasi yang lebih baik dengan porsi anggaran yang cukup,” pungkasnya.
