JATIMTIMES — Fenomena antrean panjang pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, baik jenis Pertalite maupun Biosolar, yang sebelumnya marak di wilayah Bali kini terpantau meluas hingga ke sejumlah daerah di Jawa Timur (Jatim)
Setidaknya pada periode 14–15 Oktober 2026, antrean kendaraan mengular terjadi di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), khususnya di Malang Raya, Jember, Kediri, Blitar, Bondowoso, Jombang, hingga Mojokerto.
Kondisi tersebut menyebabkan stok BBM di tingkat SPBU cepat habis, sehingga memaksa pengendara menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre atau beralih membeli kepada pengecer.
Di Malang Raya sendiri, situasi ini memicu keresahan mendalam lantaran sejumlah SPBU terpaksa menutup operasionalnya akibat kehabisan stok dan belum mendapatkan kiriman pasokan baru dari Pertamina.
Meluasnya krisis energi ini memantik reaksi keras dari kalangan legislatif DPRD Jatim. Anggota Komisi D DPRD Jatim, Dewanti Rumpoko, menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama pihak terkait tidak boleh tinggal diam atau menganggap remeh persoalan kelangkaan BBM bersubsidi ini sebagai sekadar masalah distribusi logistik biasa.
“BBM bersubsidi adalah urat nadi kehidupan masyarakat kecil, mulai dari buruh, petani, hingga sopir angkutan. Ketika stok ludes dan antrean mengular sampai berhari-hari, yang lumpuh bukan cuma kendaraan, tapi juga denyut perekonomian rakyat,” ungkap Dewanti Rumpoko, Kamis (15/10/2026).
Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini mendesak PT Pertamina beserta jajaran pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah intervensi darurat, alih-alih sekadar memberikan penjelasan administratif terkait rantai pasok global.
Mantan Wali Kota Batu tersebut turut menekankan pentingnya transparansi serta percepatan penambahan kuota pasokan kilat khusus bagi wilayah-wilayah di Jawa Timur yang terdampak paling parah. Menurutnya, langkah cepat dan nyata sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak terus-menerus dirugikan oleh krisis pasokan yang berkepanjangan.
“Jangan sampai masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya. Pemerintah daerah harus proaktif berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan operasi pasar atau pengiriman pasokan darurat segera turun, agar warga tidak terus-menerus dirugikan,” pungkas legislator asal Dapil Malang Raya itu.
