JATIMTIMES - Identitas kependudukan digital (IKD) di Kota Malang mulai bergerak cepat setelah program Perlinsos Digital berjalan. Dalam waktu sekitar dua bulan, tingkat aktivasi IKD melonjak dari 26 persen menjadi sekitar 40 persen.
Kepala Dispendukcapil Kota Malang Dahliana Lusi Ratnasari mengatakan, percepatan tersebut tidak hanya terjadi karena masyarakat semakin memahami fungsi IKD. Program Perlinsos Digital ikut menjadi pemicu karena kepemilikan IKD menjadi salah satu syarat untuk mengakses program tersebut.
"Perlinsos Digital ini memang membuat pergerakannya cepat," ujar Dahliana.
Baca Juga : New Posyandu Sumbersekar Jadi Model Integrasi Layanan Dasar, Pemkab Malang Siapkan Replikasi ke Desa Lain
Menurut dia, sebelum program tersebut berjalan, Dispendukcapil telah melakukan sosialisasi IKD selama sekitar dua tahun. Edukasi dilakukan melalui media massa, media sosial, hingga berbagai kegiatan langsung kepada masyarakat.
Upaya tersebut perlahan membentuk kesadaran masyarakat. Kini, menurut Lusi, sebagian warga mulai melakukan aktivasi IKD atas kemauan sendiri setelah memahami manfaat identitas digital tersebut.
"Meningkatnya cukup tajam karena masyarakat sudah tahu fungsi IKD untuk apa. Sekarang mereka dengan kesadarannya sendiri melakukan aktivasi IKD," katanya.
Namun, momentum Perlinsos Digital membuat proses tersebut berlangsung lebih cepat. Warga yang hendak mengaktifkan Perlinsos Digital sebagai basis penyaluran bantuan sosial terlebih dahulu harus memiliki IKD.
Kondisi itu membuat aktivasi IKD tidak lagi sekadar bergantung pada sosialisasi. Kebutuhan terhadap akses program perlindungan sosial ikut mendorong masyarakat melengkapi identitas kependudukannya secara digital.
"Sebelum Perlinsos Digital itu sekitar 26 persen. Sekarang meningkat drastis, insya Allah sudah 40 persen," ucap Lusi.
Baca Juga : Jawa Timur Masuk Musim Hujan Kapan? Ini Prediksi BMKG
Dispendukcapil kini melihat peluang capaian tersebut terus bertambah hingga akhir 2026. Pasalnya, pelaksanaan Perlinsos Digital masih berlangsung sampai Desember mendatang.
Lusi memproyeksikan aktivasi IKD setidaknya dapat menembus 50 persen pada akhir tahun. Bahkan, capaian 60 hingga 70 persen masih terbuka jika tren percepatan saat ini terus bertahan.
"Kalau saya proyeksikan hingga akhir tahun nanti, mungkin bisa sampai sekitar 50 persen paling jelek. Tetapi kalau pergerakannya seperti kemarin, mungkin bisa sampai 60-70 persen," ujarnya.
Percepatan tersebut juga tidak lagi hanya mengandalkan Dispendukcapil. Menurut Lusi, sejumlah organisasi perangkat daerah kini ikut mendorong aktivasi IKD setelah mendapat arahan untuk bergerak bersama.
"Sekarang semua OPD ikut bergerak. Alhamdulillah Pak Pj Sekda juga sangat mendukung, sehingga ketika Pak Wali memerintahkan, langsung diteruskan ke OPD dan semuanya bergerak bersama," pungkasnya.
