JATIMTIMES - DPRD Kota Malang mendorong Pemerintah Kota Malang mengoptimalkan barang milik daerah (BMD) untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
Ketua Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang Dito Arif Nurakhmadi, menilai aset daerah memiliki potensi ekonomi yang belum tergarap secara maksimal.
Baca Juga : Blitar Patria 10K Dibanjiri Runner: Mas Ibin Dorong Sport Tourism, Dokter Tirta Sebut Salah Satu Terbaik
Dorongan itu muncul setelah fraksi mencermati Rancangan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2026. Fraksi NasDem-PSI menilai kenaikan PAD dari sektor pajak dan retribusi masih belum signifikan.
Dalam pandangan fraksinya, pajak daerah hanya naik 2,56 persen. Sementara itu, retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 1,64 persen.
Dito mengatakan optimalisasi BMD dapat menjadi salah satu jalan untuk memperkuat PAD Kota Malang. Menurut dia, pemerintah perlu membenahi aset terlebih dahulu sebelum mengejar manfaat ekonominya.
“Salah satu cara dalam menaikkan PAD adalah dengan melakukan optimalisasi barang milik daerah,” kata Dito.
Fraksi NasDem-PSI mencatat Kota Malang memiliki 8.264 bidang BMD. Namun, baru 51 persen bidang tersebut yang telah memiliki sertifikat.
Kondisi itu menunjukkan masih ada pekerjaan besar dalam penataan aset milik Pemkot Malang. Fraksi menilai aset yang belum tersertifikasi membuat peluang optimalisasi PAD belum maksimal.
Baca Juga : Karhutla Jatim Makin Meluas, Semeru Terbakar Ribuan Hektare dan Ijen Darurat
Karena itu, Dito meminta Pemkot Malang menyiapkan langkah yang jelas untuk mempercepat sertifikasi seluruh BMD. Fraksi juga meminta pemerintah menjelaskan roadmap optimalisasi aset tersebut.
“Bagaimana langkah dan roadmap Pemerintah Kota Malang dalam mendorong sertifikasi ini sehingga mampu mendongkrak PAD,” ujar Dito.
Dorongan optimalisasi BMD tersebut juga berkaitan dengan upaya Kota Malang mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Fraksi mencatat PAD menyumbang 47,10 persen pendapatan, sedangkan dana transfer mencapai 52,82 persen.
Fraksi NasDem-PSI menilai pemerintah perlu mengejar kemandirian fiskal secara lebih serius. Target PAD di atas 50 persen dari total pendapatan membutuhkan strategi yang terukur dan pengelolaan aset yang lebih produktif.
