JATIMTIMES – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Batu membaik secara penurunan. Namun di sisi lain, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kota Batu dicatat justru tidak mengalami pergerakan atau stagnan di angka 13,33 persen.
Angka keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu tersebut bertahan persis sama dari posisi pencapaian tahun 2024 yang juga tercatat sebesar 13,33 persen menurut publikasi data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu tahun 2025.
Kepala BPS Kota Batu Herlina Prasetyowati Sambodo menyampaikan bahwa stagnasi pada indikator anggota parlemen perempuan menjadi catatan evaluasi tersendiri dalam pengukuran dimensi pemberdayaan gender daerah.
"Persentase anggota parlemen perempuan tidak mengalami perubahan antara tahun 2024 dan 2025, yaitu tetap berada pada angka 13,33 persen," kata Herlina dalam berita resmi statistik yang diterima JatimTIMES, belum lama ini.
Herlina menambahkan bahwa secara keseluruhan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Batu tahun 2025 mengalami perbaikan dengan angka sebesar 0,163, membaik dibandingkan pencapaian tahun 2024 yang sebesar 0,188.
"Penurunan angka IKG ini menunjukkan adanya perbaikan kesenjangan, terutama dipicu oleh peningkatkan keterlibatan perempuan di pasar kerja dan peningkatan pendidikan," ujarnya.
Meski demikian, Herlina menegaskan bahwa indikator keterwakilan politik perempuan di parlemen masih memerlukan perhatian khusus agar tidak tertinggal dari indikator pemberdayaan lainnya.
"Dimensi pemberdayaan diukur dari persentase anggota parlemen dan pendidikan SMA ke atas. Meskipun pendidikan perempuan meningkat menjadi 46,88 persen, porsi di legislatif belum menunjukkan penambahan," jelas dia.
Meskipun porsi di parlemen stagnan pada angka 13,33 persen, indikator eksekutif Kota Batu mencatatkan porsi optimal 100 persen.
BPS Kota Batu mencatat bahwa penurunan IKG ke angka 0,163 menempatkan Kota Batu pada performa penekanan ketimpangan gender yang makin membaik di Jawa Timur. "Jadi, memang penguatan akses politik perempuan di legislatif tetap menjadi pekerjaan rumah berkelanjutan," imbuhnya.
