JATIMTIMES - Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin menempatkan sinergi ulama dan pemerintah sebagai salah satu fondasi pembangunan Kota Blitar. Kolaborasi itu tidak berhenti pada urusan keagamaan, tetapi diarahkan untuk memperkuat pendidikan, moral generasi muda, kerukunan, hingga kesejahteraan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Mas Ibin saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Blitar di Ruang Sasana Praja, Kantor Wali Kota Blitar, Minggu (27/9/2026). Musda XI mengusung tema “Sinergi Ulama dan Umara untuk Kesejahteraan Umat Menuju Kota Masa Depan.”
Mas Ibin mengatakan MUI memiliki posisi strategis sebagai khadimul ummah atau pelayan umat sekaligus sadiqul hukumah, mitra pemerintah. Dua peran itu membuat MUI menjadi bagian penting dalam menjaga kehidupan sosial yang harmonis sekaligus memberi panduan moral di tengah perubahan masyarakat.
“Pemerintah Kota Blitar berkomitmen untuk terus berjalan berdampingan dengan MUI dan seluruh elemen keagamaan. Kami siap mendukung program-program MUI yang selaras dengan upaya membangun karakter, kerukunan, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Mas Ibin.
Menurut dia, Musda bukan sekadar forum lima tahunan untuk menentukan kepengurusan. Forum ini juga menjadi ruang evaluasi sekaligus menyusun arah pengabdian MUI agar semakin relevan dengan persoalan masyarakat.
“Musda ini bukan sekadar agenda rutin lima tahunan, melainkan momentum introspeksi dan pemantapan niat pengabdian,” tegas Mas Ibin.
MUI Didorong Hadir Menjawab Perubahan Zaman
Mas Ibin berharap kepengurusan MUI ke depan mampu menjaga perannya sebagai peneduh umat. Tantangan yang dihadapi masyarakat, menurut dia, terus berubah seiring perkembangan teknologi, derasnya informasi, serta dinamika sosial dan ekonomi.
Karena itu, program keagamaan juga perlu bergerak mengikuti zaman. Dakwah digital, literasi untuk menangkal hoaks, penguatan ekonomi syariah bagi UMKM hingga pemberdayaan kemandirian umat menjadi sejumlah ruang yang dapat diperkuat.
“MUI harus hadir dengan pendekatan yang segar, relevan, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat Blitar,” ujarnya.
Mas Ibin juga menyinggung persoalan sosial yang membutuhkan kerja bersama ulama dan pemerintah. Salah satunya fenomena sound horeg. Menurut dia, penyelesaiannya tidak cukup melalui pendekatan larangan. Pemerintah dan ulama perlu membaca kegelisahan sosial yang berada di balik fenomena tersebut sekaligus menghadirkan alternatif hiburan dan ruang sosial yang sehat.
“Saya kira kita tidak hanya berorientasi pada pelarangan, tapi juga berorientasi menghadirkan suatu kesejukan, menghadirkan solusi-solusi di masyarakat,” katanya.
Pandangan itu sejalan dengan penjelasan Sekretaris MUI Jawa Timur Dr. H. M. Hasan Ubaidillah. Ia mengatakan MUI Jawa Timur telah melakukan kajian dengan melibatkan berbagai pihak sebelum menerbitkan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 terkait sound horeg. Menurut Hasan, fungsi MUI sebagai mitra pemerintah sekaligus pelayan umat menuntut lembaga tersebut hadir menjawab persoalan nyata di tengah masyarakat.
“MUI mempunyai fungsi sebagai sadiqul hukumah dan khadimul ummah, sebagai mitra pemerintah dan pelayan umat,” kata Hasan.
Pendidikan dan Moral Jadi Investasi Kota Masa Depan
Kolaborasi ulama dan pemerintah juga diarahkan Mas Ibin pada pembangunan sumber daya manusia. Ia menegaskan pendidikan formal harus berjalan beriringan dengan pembentukan karakter dan pendidikan keagamaan.
Pemkot Blitar, kata dia, mendorong pelajar tetap mengikuti kegiatan positif selepas pendidikan formal, termasuk kegiatan mengaji. Pendidikan moral-keagamaan dinilai penting untuk membentengi generasi muda di tengah derasnya arus digital.
Pada saat bersamaan, pemerintah mendorong semakin banyak warga Kota Blitar melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Perhatian terutama diberikan kepada keluarga tidak mampu pada kelompok desil 1 sampai 4 melalui fasilitasi akses beasiswa.
“Ayo disekolahne sampai perguruan tinggi ben pinter kabeh. Lek pinter insyaallah sejahtera, pemerintah juga enggak bingung,” ujar Mas Ibin.
Ia mengatakan Pemkot akan membantu mencarikan akses beasiswa bagi warga yang membutuhkan, termasuk melalui program beasiswa pemerintah maupun peluang Kartu Indonesia Pintar (KIP) di perguruan tinggi.
Menurut Mas Ibin, pembangunan Kota Blitar tidak dapat hanya bertumpu pada pembangunan fisik. Peningkatan kualitas manusia merupakan investasi jangka panjang agar masyarakat semakin mandiri, berpengetahuan, dan memiliki karakter kuat.
“Kalau bangsa kita ingin maju, Kota Blitar ingin maju, ayo kita tata pendidikannya diimbangi dengan moral yang baik dari para sepuh, para kiai supaya memberikan panduan moral yang baik,” katanya.
Lima Tahun MUI Perkuat Infrastruktur Pelayanan Umat
Ketua MUI Kota Blitar masa khidmat 2021-2026 KH Abdil Karim Muhaimin mengatakan Musda XI menjadi akhir amanah kepengurusan sekaligus momentum mempertanggungjawabkan program selama lima tahun.
Sejumlah capaian dicatat. Struktur MUI kini telah terbentuk di seluruh kecamatan di Kota Blitar. MUI Kota Blitar juga memperoleh fasilitas sekretariat bersama yang lebih representatif di Islamic Center, Jalan Kenari, Kelurahan Plosokerep. Dari hasil akreditasi administrasi dan visitasi MUI Jawa Timur, MUI Kota Blitar memperoleh predikat baik.
“Musda bukan hanya sekadar menjalankan amanat organisasi, melainkan sebagai wujud tanggung jawab keagamaan sekaligus kebangsaan,” kata Abdil Karim.
Selama periode 2021-2026, MUI Kota Blitar juga menjalankan sejumlah program seperti Silaturahim Alim Ulama, MUI Goes to School, MUI Goes to Campus, Assalamu'alaikum MUI atau Umat Bertanya MUI Menjawab, Mudarasatul Qur'an, serta SILABAMA atau Silaturahim Bahagia Bersama Umat, Ulama, dan Umara.
Abdil Karim mengapresiasi dukungan Pemkot Blitar selama kepengurusan tersebut. Menurut dia, kemitraan pemerintah dan MUI menjadi modal untuk merawat keharmonisan umat, ukhuwah Islamiyah, serta kerukunan antarumat beragama.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Wali Kota yang telah memberikan fasilitas kantor yang sangat baik di Islamic Center,” kata Abdil Karim.
Musda XI kemudian resmi dibuka Mas Ibin. Ia berharap forum tersebut melahirkan kepengurusan dan program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat visi Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Masa Depan.
“Sinergi ulama dan umara inilah yang kita butuhkan untuk bersama-sama mewujudkan Kota Blitar yang maju, sehat, dan sejahtera menuju kota masa depan,” tegas Mas Ibin.
KH Abdil Karim Muhaimin Kembali Pimpin MUI Kota Blitar
Musda XI MUI Kota Blitar juga menetapkan KH Abdil Karim Muhaimin kembali sebagai Ketua MUI Kota Blitar untuk periode berikutnya. Penetapan dilakukan setelah rangkaian persidangan memasuki Sidang Pleno IV.
Dalam pleno tersebut, peserta Musda menetapkan 13 orang sebagai tim formatur. Proses formatur turut didampingi satu perwakilan MUI Jawa Timur. Dari mekanisme tersebut, Abdil Karim kembali mendapat amanah memimpin MUI Kota Blitar.
Terpilihnya Abdil Karim melanjutkan kepemimpinannya pada periode 2021–2026. Dalam lima tahun terakhir, MUI Kota Blitar mencatat sejumlah capaian, mulai dari terbentuknya struktur MUI di seluruh kecamatan, tersedianya sekretariat bersama yang representatif di Islamic Center, hingga memperoleh predikat baik dalam akreditasi MUI Jawa Timur.
Mas Ibin sebelumnya juga memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Abdil Karim. Ia menilai MUI di bawah kepemimpinan Abdil Karim mampu mengambil peran dalam menjaga kesejukan sekaligus membangun hubungan yang harmonis di tengah masyarakat Kota Blitar.
“Kiai Abdil Karim Muhaimin sangat luar biasa. Beliau bisa membawa MUI menyejukkan masyarakat Kota Blitar,” kata Mas Ibin.
Sementara itu, Abdil Karim menegaskan amanah kepengurusan MUI harus tetap diarahkan untuk pelayanan umat sekaligus memperkuat kemitraan dengan pemerintah. Sinergi tersebut menjadi modal untuk menjaga kerukunan dan menghadirkan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.
“Semoga MUI Kota Blitar terus bisa berkhidmah untuk umat, untuk Kota Blitar, dan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Abdil Karim.
Baca Juga: Dari Kasus SMPN 18, Dewan Tak Mau Sekadar Evaluasi: Penyelenggaraan Pendidikan Jangan Memberatkan