JATIMTIMES - Bupati Malang HM. Sanusi berkomitmen untuk terus mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat luas Kabupaten Malang.
Komitmen itu disampaikan Sanusi saat menerima kunjungan dari Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam rangka Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja pada Pemerintah Kabupaten Malang dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2025-2026 di Pringgitan Pendapa Agung Kabupaten Malang.
Baca Juga : Target Pendapatan Naik, Fraksi Gerindra Minta Sistem Penerimaan Pemkot Malang Dibenahi
Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang itu menyampaikan, pertemuan tersebut menjadi langkah awal pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan atas belanja daerah Tahun Anggaran 2026 oleh Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur bersama Inspektorat Daerah Kabupaten Malang.
Nantinya, pemeriksaan akan berlangsung selama 20 hari yang mulai pada tanggal 21 September hingga 10 Oktober 2026. Dalam pemeriksaan tersebut akan berfokus pada kepatuhan pengelolaan anggaran, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.
Untuk ruang lingkup pemeriksaan yang akan dilakukan oleh tim BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur meliputi belanja konstruksi dan nonkonstruksi; hibah; bantuan sosial; belanja modal; belanja tidak terduga; serta pengelolaan aset daerah.
Di hadapan tim BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Sanusi menegaskan bahwa Pemkab Malang akan selalu siap dalam mendukung seluruh tahapan pemeriksaan dengan menyediakan data, dokumen, maupun klarifikasi yang diperlukan.
"Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen mendukung proses pemeriksaan ini dengan menyiapkan seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan, serta memastikan perangkat daerah terkait proaktif memberikan informasi maupun klarifikasi," ungkap Sanusi.
Dalam pertemuan dengan tim BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur tersebut juga ditekankan pentingnya keterlibatan perangkat daerah dan pihak terkait dalam pengambilan sampel maupun pengujian di lapangan.
Baca Juga : Sinergi dengan DJKN dan KPKNL, Bank Jatim Percepat Penyelesaian Aset Berbasis Tata Kelola
Selain itu, juga dibahas pengelolaan aset daerah, termasuk aset bangunan satuan pendidikan yang sudah tidak termanfaatkan, agar ke depan dapat direncanakan pemanfaatannya sesuai ketentuan dan memberikan manfaat optimal bagi daerah.
Ke depan, pihaknya akan selalu menjalin koordinasi aktif dengan tim BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Malang. Pihaknya berharap, proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.
"Kami berharap pemeriksaan ini dapat berjalan lancar dan menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan serta pengelolaan aset daerah yang tertib, transparan dan akuntabel," pungkas Sanusi.