JATIMTIMES - Target pendapatan daerah Kota Malang dalam rancangan APBD 2027 mendapat sorotan DPRD. Kenaikan target tersebut dinilai perlu diimbangi dengan pembenahan sistem penerimaan agar tidak sekadar mengandalkan peningkatan pungutan.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Malang, Danny Agung Prasetyo, menyoroti komposisi penerimaan daerah yang menunjukkan penurunan pada pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Di sisi lain, pendapatan transfer dinilai masih stagnan ketika target retribusi daerah justru dipatok meningkat.
Baca Juga : Kemarau Masih Betah, BMKG Sebut Musim Hujan 2026/2027 Datang Terlambat
Menurut Danny, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pendapatan daerah. Pemerintah Kota Malang dinilai perlu memastikan setiap sumber penerimaan memiliki basis perhitungan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Penurunan drastis pada pos lain-lain PAD yang sah serta stagnasi pendapatan transfer di tengah tingginya target peningkatan retribusi daerah menuntut evaluasi mendalam dan digitalisasi pemungutan anggaran,” kata Danny.
Digitalisasi, lanjut dia, diperlukan untuk memperbaiki tata kelola pemungutan sekaligus mempersempit potensi kebocoran penerimaan. Sistem penerimaan juga harus dibangun secara transparan dan akuntabel tanpa menjadikan masyarakat sebagai pihak yang menanggung beban tambahan.
Danny meminta Pemkot Malang mengoptimalkan tata kelola penerimaan daerah dengan memperkuat pengawasan terhadap proses pemungutan. Evaluasi juga diperlukan agar kenaikan target pendapatan benar-benar ditopang potensi penerimaan yang realistis.
“Dengan demikian berharap kepada Pemerintah Kota Malang untuk dapat mengoptimalkan tata kelola penerimaan daerah secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan tanpa membebankan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pembenahan sisi pendapatan juga tidak dapat dipisahkan dari ketepatan perencanaan anggaran secara keseluruhan. Ketergantungan pembiayaan daerah pada penerimaan SILPA lebih dari Rp197 miliar menjadi salah satu catatan yang perlu dievaluasi.
Danny menilai kondisi tersebut dapat mengindikasikan masih adanya dana yang belum termanfaatkan secara optimal. Karena itu, perencanaan pendapatan dan belanja harus disusun lebih presisi agar ruang fiskal daerah tidak hanya tersedia di atas kertas.
Baca Juga : Kekeringan Meluas, Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Desak Pemprov Buat Roadmap Ketahanan Air
“Ketergantungan pembiayaan daerah sebesar 100 persen pada penerimaan SILPA Rp197 miliar lebih mengindikasikan adanya potensi dana menganggur dan perencanaan belanja yang kurang presisi,” ujarnya.
Ia menilai akurasi perencanaan perlu diikuti dengan percepatan penyerapan belanja strategis sejak awal tahun. Langkah tersebut diperlukan agar pendapatan yang berhasil dihimpun pemerintah dapat segera dikonversi menjadi program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Danny juga mengingatkan agar perubahan struktur anggaran tidak mengganggu pelayanan dasar dan fungsi pengawasan. Pengurangan anggaran pada sejumlah perangkat daerah dan kecamatan, menurutnya, tetap harus diukur terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat.
“Pemerintah Kota Malang harus memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal masyarakat serta fungsi audit internal tetap berjalan optimal dan tepat sasaran di tingkat kewilayahan,” pungkasnya.