Keracunan MBG di Jatim Meluas: Sidoarjo Tembus 668 Orang, Pemprov Garansi Biaya Pengobatan

03 - Sep - 2026, 05:10

Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Emil Elestianto Dardak.

JATIMTIMES – Kasus dugaan keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur (Jatim) terus meluas dan menelan ratusan korban dari kalangan santri dan siswa. Hingga Kamis (3/9/2026) siang, jumlah korban di Kabupaten Sidoarjo melonjak drastis hingga menyentuh angka 668 orang.

Selain Sidoarjo, kasus serupa juga ditemukan secara terpisah di Kabupaten Nganjuk dan Jombang. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menggaransi penuh seluruh biaya perawatan dan pengobatan para korban di fasilitas kesehatan.

Baca Juga : Tindaklanjuti 2.025 GTT yang Belum Masuk Dapodik, Dispendik Kabupaten Malang Segera Konsultasi ke Kementerian PAN-RB RI

Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa penanganan medis para korban menjadi prioritas paling mendesak saat ini. Pemprov Jatim memastikan ketersediaan logistik kesehatan serta dukungan anggaran penuh dari daerah.

"Harus ditanggung negara. Kami sudah berkoordinasi langsung dengan Dinas Kesehatan, logistik seperti obat-obatan dan cairan infus dari unit-unit Pemprov dalam kondisi cukup. Mengenai pembiayaannya nanti dibicarakan dengan Pemprov. Jika anggaran yang ada di Dinas Kesehatan tidak memadai, kita siapkan skema Belanja Tidak Terduga (BTT)," tegas Emil usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Kamis (3/9/2026) siang.

Mengenai legalitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sidoarjo yang memicu kejadian tersebut, Emil mengonfirmasi bahwa penyedia sebenarnya telah mengantongi Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS). Namun, indikasi awal mengarah pada persoalan keterlambatan pengiriman makanan.

"Sertifikasi SLHS menilai kelaikan sarana prasarana, personil, hingga kualitas air. Namun dugaan sementara keracunan ini terjadi karena keterlambatan pengiriman. Artinya, implementasi SOP seperti kewajiban labeling waktu konsumsi harus dijalankan secara patuh dan konsisten," jelas Emil.

Saat ini, Pemprov Jatim bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo tengah berkoordinasi intensif dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta Kementerian Kesehatan untuk mengevaluasi status keberlakuan SLHS penyedia tersebut.

Selain berfokus pada penanganan ratusan korban di Sidoarjo, Pemprov Jatim terus memantau perkembangan kasus terpisah di Nganjuk yang mencatat lebih dari 100 korban dari jenjang SD hingga SMA, serta temuan kasus baru di Kabupaten Jombang.

Baca Juga : 76 Siswa SMP di Jombang Diduga Keracunan MBG

"Penyebab spesifik di wilayah lain masih terus ditelusuri oleh BGN bersama Dinas Kesehatan setempat. Fokus kami adalah memastikan semua anak yang mengeluhkan gejala segera mendapat perawatan dan tidak ada yang tertahan di rumah," pungkasnya.

Terkait kebijakan operasional maupun sanksi pembekuan dapur SPPG, Pemprov Jatim menyerahkan sepenuhnya kepada BGN pusat selaku pemegang kewenangan program nasional, sembari memastikan proses evaluasi ketat tetap berjalan demi keselamatan anak-anak.