JATIMTIMES - Dinding penahan lahan makam di Jalan Sumbersari Kelurahan Ketawang Gede Kecamatan Lowokwaru nyaris ambrol. Diduga, hal tersebut disebabkan perubahan kondisi yang berakibat bergeraknya tanah makam.
Pantauan di lokasi, untuk menahan agar tidak ambrol, dinding tersebut nampak ditopang secara sederhana dengan bambu. Terdapat belasan bambu sepanjang kurang lebih dua meter yang digunakan untuk menahan dinding yang nampak miring.
Baca Juga : Update Kondisi Paus Fransiskus Mulai Membaik, Insufisiensi Ginjal Ringan Teratasi
Sedangkan panjang dinding yang nyaris ambrol tersebut sekitar 20 meter. Selain kondisi dinding yang miring, juga terdapat sisi dinding yang terlihat retak cukup besar dan panjang.
Tentunya hal tersebut cukup mengkhawatirkan. Hal itu mengingat posisi makam tersebut yang berada persis di sisi Jalan Raya Sumbersari, terlebih dengan aktivitas lalu-lintas di ruas jalan tersebut yang sangat tinggi.
"Saya sudah sampaikan ke OPD yang bersangkutan. Saya harap hal tersebut tidak direspon terlalu lama, apalagi ini sudah viral di media sosial," ujar Wakil Ketua Komisi C Dito Arief Nurakhmadi, Kamis (28/2/2025).
Dalam hal ini, dirinya berharap agar perbaikan dapat segera dilakukan oleh OPD yang bersangkutan. Tentu agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
"Ya masak harus nunggu ada korban dulu, jangan lah. Jadi harus sesegera mungkin, itu posisinya di pinggir jalan besar," tegas Dito.
Terpisah, Camat Lowokwaru Rudi Cahyono mengatakan, bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait hal itu. Kamis (27/2/2025), ia telah bersurat ke Dinas PUPRPKP agar segera ada perbaikan.
Baca Juga : CSR Bank Jatim untuk Kesejahteraan Masyarakat
Rudi mengatakan, lahan makam tersebut ternyata bukan lahan yang menjadi aset Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Namun merupakan lahan makam swadaya masyarakat.
"Itu ternyata makam swadaya, statusnya masih swadaya masyarakat. Kami telusurui suratnya belum ditemukan. Tapi kan darurat, jadi mau tidak mau akan dipebaiki," terang Rudi.
Rudi pun berharap agar kerusakan tersebut dapat segera mendapat penanganan serius. Sebab dari koordinasi yang dilakukan dengan Bappeda dan Dinas PU, ada alokasi anggaran yang bisa digunakan untuk kegiatan isidentil.
"Kami ajukan lewat PU, dan di sana memang ada kegiatan pemeliharaan insidentil," pungkasnya.