JATIMTIMES - Komite III DPD RI yang diketuai Dr. Filep Wamafma, melakukan Rapat Kerja bersama Kementerian Agama. Kehadiran Menteri Agama, Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA., menjadi catatan sejarah bahwa untuk pertama kalinya, DPD RI berhasil mendatangkan Menteri Agama dalam Rapat Kerja resmi.
Hal ini sangat diapresiasi oleh Filep. “Ini pertama kali dan sejarah bahwa Komite III DPD RI bisa rapat kerja dihadiri langsung oleh Menteri Agama. Tentu banyak persoalan yang bisa kita diskusikan bersama. Tentu kami di DPD RI ingin mendukung upaya kolaborasi strategis dalam rangka membangun kehidupan agama yang inklusif dan moderat," ujarnya.
Baca Juga : 100 Orang Tewas dalam Bentrokan di Pertandingan Sepak Bola Guinea
Dia ingin memastikan ke depan ada kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat Indonesia. "Diantara yang kami soroti adalah pendidikan umum dan agama, yang mana pendidikan umum dibawah naungan Kemendikbudristek dan agama di bawah Kemenag. Hal ini yang menimbulkan perbedaan di antara keduanya. Atas hal ini, sesuai aspirasi dari berbagai lembaga pendidikan, seperti madrasah, maka kami kesetaraan dan afirmasi bagi tenaga pendidik yang berada di bawah naungan Kementerian Agama," tegasnya.
Di depan Menteri Agama dan jajaran serta pimpinan Komite III dan anggota Komite III, Filep juga sempat menyinggung penyelenggaraan haji.
Sementara itu Prof. Nasaruddin menyampaikan komitmennya untuk menguatkan keberadaan Kemenag sesuai aspirasi dan harapan masyarakat.
“Kami sengaja hadir lengkap, bersama Wamenag (Wakil Menteri Agama, red.), Sekjen Kemenag RI, Irjen Inspektorat Jenderal), semua Dirjen, karena DPD RI merupakan senator yang memiliki tugas mulia mendengar aspirasi masyarakat secara luas. Kami pun pasti berusaha selalu mendengar dan meningkatkan ikhtiar memenuhi harapan masyarakat, terutama dalam hal pendidikan,” terangnya.
Perlu diketahui, ada 11 unit eselon 1 Kementerian Agama RI, yaitu: Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen, Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik, Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu, Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan
Umrah, Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan, dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
Di depan Komite III, Imam Besar Masjid Istiqlal itu juga menyampaikan moderasi tinggi dalam kelembagaan Kementerian Agama RI.
“Dalam nomenklatur kami, tidak ada mayoritas dan minoritas. Semua pemeluk agama menjadi tanggungjawab kami untuk diperjuangkan," tegasnya.
Baca Juga : Soal Kenaikan UMK 6,5%, Pemkot Malang Tak Ingin Buru-buru
“Terkait pendidikan, Kementerian Agama terlah berhasil menunjukkan kerja keras kerja ikhlas. Terbukti, meskipun anggaran minim, tapi kami mampu melahirkan insan cendekia yang sangat berprestasi," imbuh dia.
Prof Nazaruddin juga menyampaikan bahwa mungkin tidak banyak publik yang berpikir pentingnya pembinaan keluarga atau penyuluhan keluarga sakinah. Padahal tersebut isu yang sangat penting karena perceraian memiliki pengaruh signifikan pada kepribadian anak bangsa.
Penyampaian tentang pentingnya pembinaan keluarga sakinah tersebut kemudian direspon sangat positif senator Jawa Timur, Lia Istifhama.
“Saya sangat sepakat dengan Prof Menteri yang menekankan pentingnya rumah tangga utuh tanpa perceraian. Karena berkaitan kepribadian dan moral generasi bangsa. Dalam faktanya, perceraian selalui menjadikan anak sebagai korban," ujarnya.
Menurut dia tak sedikit dari anak yang kemudian terpisah dari ibunya, padahal hak asuh anak kecil seharusnya di tangan ibu. "Ini sangat penting untuk menjadi atensi dalam kegiatan penyuluhan keluarga sakinah, mulai dari tingkat KUA agar selalu mengedepankan keberlangsungan psikologi anak," imbuh perempuan kelahiran Surabaya ini.