JATIMTIMES - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Ngawi gencar melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan tentang cukai, khususnya dalam upaya "gempur rokok ilegal". Kali ini, kegiatan edukatif tersebut menyasar warga Desa Bintoyo, Kecamatan Padas. bertempat di pendapa Kantor Desa Bintoyo (22/10/2025)
Sosialisasi ini merupakan bagian dari pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peredaran barang kena cukai (BKC) yang legal dan dampaknya terhadap penerimaan negara.
Baca Juga : Peringati HSN, Ketua DPRD Sidoarjo Ajak Santri Kawal Indonesia Menuju Peradaban Dunia
Dalam sosialisasi kali ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Ngawi bekerja sama dengan Kantor Bea dan Cukai Madiun, Polres Ngawi dan Kejaksaan Negeri Ngawi.
Materi inti sosialisasi yang disampaikan yakni ciri-ciri rokok ilegal rokok polos tanpa pita cukai sama sekali, pita cukai palsu, pita cukai yang tidak sah atau dipalsukan, pita cukai bekas, pita cukai asli yang digunakan berulang kali, pita cukai berbeda, pita cukai yang peruntukannya tidak sesuai (misalnya pita cukai untuk jenis rokok tertentu digunakan pada jenis rokok lain).
Peserta diingatkan mengenai sanksi bagi pelaku yang sengaja mengedarkan rokok ilegal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah, peredaran rokok ilegal dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 1 hingga 5 tahun dan denda paling sedikit 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Melalui sosialisasi di pendapa Desa Bintoyo ini, Satpol PP berharap masyarakat Desa Bintoyo dan sekitarnya mampu mengidentifikasi dan membedakan rokok legal dan rokok ilegal, tidak membeli dan tidak menjual rokok yang tidak dilengkapi pita cukai resmi, melaporkan kepada aparat berwenang (Satpol-PP atau Bea Cukai) jika menemukan adanya indikasi peredaran rokok ilegal di wilayah mereka.
Kabid Penegak Perda Satpol-PP Kabupaten Ngawi Sukoco menyampaikan, peran aktif masyarakat sangat krusial dalam menekan peredaran rokok ilegal.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat desa bintoyo untuk menjadi mata dan telinga pemerintah dalam memberantas rokok ilegal. Dengan membeli rokok legal, kita turut berkontribusi pada pembangunan daerah melalui DBHCHT yang dananya kembali untuk kesejahteraan masyarakat Ngawi," tuturnya
Baca Juga : 70 Persen Pabrik Rokok Andalkan TSG, Disperindag Kabupaten Malang Gelar Pelatihan Grading-Blending Tembakau
Lebih lanjut, Sukoco menghimbau bagi masyarakat Desa Bintoyo yang mempunyai usaha toko dan warung kelontong agar tidak menerima dan menjual rokok ilegal.
"Apabila ada pihak-pihak yang menjual rokok ilegal, kami menghimbau bagi masyarakat untuk melaporkan kepada instansi terkait Satpol-PP Kabupaten Ngawi dan Bea Cukai," pungkas Sukoco
