JATIMTIMES – Wali Kota Blitar H Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin menanggapi aksi insan olahraga yang diikuti Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Ia menghormati penyampaian aspirasi, tetapi mengingatkan bahwa pejabat publik terikat etika, aturan, serta tanggung jawab menjaga tata kelola pemerintahan.
Aksi tersebut berlangsung Senin (7/9/2026). Elim hadir dalam kapasitasnya sebagai Pelaksana Tugas Ketua KONI Kota Blitar. Sejumlah aspirasi disampaikan terkait fasilitasi pemerintah terhadap pembinaan olahraga.
Baca Juga : Dian Sastro Bakal Perankan Dokter di Descendants of the Sun Ala Indonesia?
Setelah mempelajari tuntutan tersebut, Mas Ibin memastikan Pemkot tidak menutup diri. Namun, ia mengaku terkejut karena aksi kepada pemerintah daerah turut dilakukan oleh pejabat yang berada di dalam struktur pemerintahan itu sendiri.
“Saya cukup merasa kaget dan saya cukup prihatin karena itu dilakukan oleh pejabat negara. Pejabat negara terikat oleh norma-norma, aturan, di mana seorang pejabat negara semestinya menjadi teladan, menjadi contoh yang baik bagi masyarakat,” kata Mas Ibin, Selasa (8/9/2026).
Ingatkan Posisi dan Etika Pejabat
Mas Ibin menilai setiap pejabat perlu memahami posisi dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan publik. Perbedaan pandangan, menurut dia, tetap dapat disampaikan, tetapi tersedia mekanisme komunikasi dan koordinasi di dalam pemerintahan.
Ia bahkan menggunakan analogi tajam saat menggambarkan seorang pejabat pemerintah yang ikut menyampaikan aksi kepada pemerintahannya sendiri.
“Dia melakukan aksi di rumahnya sendiri. Itu menunjukkan seperti seorang meludah di sumurnya sendiri. Seperti seorang membakar, tapi yang dibakar rumahnya sendiri,” ujarnya.
Mas Ibin juga menyoroti informasi mengenai keterlibatan anak-anak dalam aksi tersebut. Ia mengaku mendapat informasi bahwa terdapat anak usia sekolah yang ikut dalam aksi. Menurut dia, hal itu perlu menjadi perhatian karena penyampaian aspirasi semestinya tetap mempertimbangkan kepentingan dan posisi anak.
“Mohon maaf, yang diajak aksi adalah anak-anak. Banyak anak-anak yang informasinya waktu di sekolah malah diajak aksi. Ini bagaimana? Saya ini aktivis, lama. Saya tidak pernah melakukan seperti itu,” kata Mas Ibin.
Pengalaman panjangnya sebagai aktivis, kata Mas Ibin, membuat dirinya memahami bahwa demonstrasi merupakan bagian dari penyampaian aspirasi. Namun, ia menilai keterlibatan anak dalam aksi harus ditempatkan secara hati-hati dan tidak semestinya menjadikan anak sebagai bagian dari kepentingan orang dewasa.
Meski demikian, Mas Ibin tidak ingin dinamika tersebut berlarut menjadi persoalan yang mengganggu pelayanan pemerintahan. Menurut dia, kepala daerah memiliki fungsi administratif dan penentuan kebijakan, membangun komunikasi dengan masyarakat, sekaligus memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berjalan di lapangan.
Saat aksi berlangsung, Mas Ibin mengatakan telah berbagi tugas dengan Pj Sekda Kota Blitar Tri Iman Prasetyono. Sementara Pj Sekda menerima aspirasi massa, Mas Ibin turun ke lapangan untuk memastikan sejumlah program pemerintah berjalan, mulai dari penanganan banjir, Karya Mas, hingga perbaikan rumah tidak layak huni.
Mas Ibin juga menegaskan ruang komunikasi antarpimpinan pemerintahan tetap tersedia. Menurut dia, persoalan semestinya dapat dibicarakan terlebih dahulu melalui mekanisme formal maupun informal.
Baca Juga : Aturan Baru Digodok, Hibah dan Anggaran Olahraga Jatim Wajib Berbasis Kinerja Prestasi
“Kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan, maka bertemulah. Bertemu bisa formal, bisa nonformal. Formal bersurat. Nonformal kemudian datang, ngopi-ngopi, bicara-bicara,” katanya.
Tata Kelola Jadi Pegangan
Dalam konteks tuntutan KONI, Mas Ibin menegaskan prosedur pemerintahan bukan dimaksudkan untuk menghambat pembinaan olahraga. Kehati-hatian diperlukan karena setiap kebijakan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan uang publik, harus memiliki dasar legalitas dan pertanggungjawaban yang jelas.
Menurut Mas Ibin, Pemkot tetap terbuka memfasilitasi kepentingan olahraga. Persoalan administratif dapat diselesaikan sepanjang komunikasi kelembagaan berjalan dan ketentuan yang berlaku dipenuhi.
“Karena tata kelola pemerintah itu prosedural. Sudah ada mekanisme yang jelas, sudah ada peraturan yang jelas. Kalau legalitasnya semua oke, sudah prosedur, tidak ada masalah,” tegasnya.
Ia memastikan perbedaan pandangan tidak mengubah komitmen Pemkot terhadap kemajuan olahraga Kota Blitar. Pemerintah, kata dia, tetap membuka dukungan terhadap atlet, kegiatan olahraga maupun penyediaan fasilitas yang dimanfaatkan masyarakat.
“Semua potensi yang memang dalam rangka untuk memajukan olahraga, kami siap,” ujarnya.
Mas Ibin berharap dinamika yang terjadi menjadi momentum memperbaiki pola komunikasi dan memperkuat koordinasi antarlembaga. Dengan begitu, energi pemerintah dan insan olahraga dapat kembali diarahkan kepada kepentingan yang lebih besar, yakni pelayanan masyarakat dan peningkatan prestasi olahraga.
“Semuanya harus paham tentang mekanisme, aturan main, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Itu harapan kami, sehingga ini tidak jadi miscommunication,” pungkas Mas Ibin.
