JATIMTIMES - Kapal pesiar ekspedisi J7 Explorer mendadak menjadi sorotan setelah foto kapal tersebut beredar di media sosial. Bukan karena kemewahannya, melainkan karena terdapat logo Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI yang terpasang di bagian lambung kapal.
Kapal sepanjang 120 meter itu ternyata bukan aset milik pemerintah. Kemhan memastikan J7 Explorer merupakan kapal milik pihak swasta yang dipinjam untuk menunjang sejumlah kegiatan pemerintah.
Baca Juga : Sering Pakai Hair Oil? Ini Cara yang Tepat agar Perawatan Rambut Maksimal
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan kapal tersebut dipinjam Kemhan tanpa biaya sewa. Penggunaannya ditujukan untuk mendukung mobilitas dan berbagai kegiatan pemerintah di sejumlah wilayah Indonesia.
"Kami jelaskan bahwa kapal tersebut merupakan kapal milik pihak swasta yang dipinjam Kemhan tanpa biaya sewa dan digunakan sebagai kapal pendukung kegiatan Kemhan dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah di sejumlah wilayah Indonesia," kata Rico, dikutip Antara, Senin (17/8/2026).
Rico menjelaskan J7 Explorer bukan aset Kemhan. Kapal tersebut hanya dimanfaatkan sebagai sarana pendukung untuk kegiatan di lapangan.
"Jadi, kapal tersebut bukan aset yang dibeli atau diadakan oleh Kemhan. Kapal tersebut merupakan sarana pendukung yang dimanfaatkan untuk membantu mobilitas, koordinasi, serta kebutuhan petugas," ujarnya.
Menurut Rico, J7 Explorer digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional pemerintah, terutama dalam distribusi logistik program ketahanan pangan. Kapal tersebut telah dimanfaatkan di sejumlah wilayah, termasuk Wanam, Papua Selatan, serta beberapa wilayah di Kalimantan dan Sumatera.
Selain sebagai sarana transportasi dan distribusi logistik, kapal juga digunakan sebagai lokasi pertemuan untuk membahas berbagai hal teknis terkait pelaksanaan program di lapangan.
Khusus di Wanam, Papua Selatan, kapal memiliki fungsi tambahan. Terbatasnya fasilitas penginapan di wilayah tersebut membuat J7 Explorer turut digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi petugas.
"Khusus di Wanam, Papua Selatan, karena masih terdapat keterbatasan fasilitas penginapan, kapal tersebut sekaligus dimanfaatkan sebagai tempat penginapan sementara bagi para petugas selama melaksanakan kegiatan di wilayah tersebut," tuturnya.
Kenapa Kapal Swasta Pakai Logo Kemhan?
Pemasangan logo Kemhan di badan kapal menjadi salah satu hal yang kemudian memicu perhatian publik. Rico menjelaskan logo tersebut dipasang sebagai penanda bahwa kapal sedang digunakan untuk mendukung kegiatan kementerian.
Dalam penjelasan tertulis sebelumnya, Sabtu (15/8), Rico menyebut logo tersebut menunjukkan aktivitas operasional kapal berada dalam otoritas dan penugasan pemerintah.
Pemanfaatan kapal itu, kata dia, berkaitan dengan dukungan terhadap program pemerintah, khususnya upaya mewujudkan swasembada pangan.
Baca Juga : Google Doodle Rayakan HUT Ke-81 RI, Angkat Keindahan Tenun Nusantara
Dengan demikian, penggunaan logo Kemhan tidak berarti J7 Explorer telah berubah status menjadi aset kementerian. Kapal tersebut tetap merupakan milik pihak swasta.
J7 Explorer Milik Haji Isam
J7 Explorer diketahui merupakan kapal milik Jhonlin Marine Transport, perusahaan yang berada di bawah pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Samsudin Arsyad alias Haji Isam.
Haji Isam juga telah menyampaikan bahwa kapal tersebut memang merupakan miliknya.
J7 Explorer memiliki bobot sekitar 8.076 gross tonnage (GT). Kapal tersebut dibangun di Batam dan rampung pada 2022.
Setelah itu, kapal dimanfaatkan sebagai kapal induk sekaligus pangkalan bergerak untuk mendukung proyek pencetakan sawah berskala besar di Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Keberadaan kapal dinilai penting untuk menunjang kegiatan di Papua Selatan yang memiliki kondisi geografis relatif terisolasi dan masih menghadapi keterbatasan infrastruktur darat.
Kapal tersebut dapat digunakan sebagai pusat koordinasi, tempat tinggal sementara para tenaga ahli, hingga bagian dari rantai distribusi logistik di lokasi proyek.
Haji Isam mengatakan keterlibatannya dalam kegiatan tersebut bukan sekadar mempertimbangkan keuntungan bisnis. Dia menyebutnya sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan amanah negara.
"Sekitar 2.000 ekskavator didatangkan dari China. Selain itu, tenaga ahli dari China, Jepang, dan Eropa juga dilibatkan untuk mendukung pekerjaan di lapangan," kata Isam.
