JATIMTIMES – Forum Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan PTKIN se-Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun 2026 di Hotel Horison, Kota Batu. Agenda berskala nasional yang berlangsung Rabu hingga Jumat (10-12 Juni 2026) ini mempertemukan para pengelola bidang kemahasiswaan dan pembuat kebijakan dari berbagai daerah.
Dalam agenda strategis ini, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dipercaya sebagai tuan rumah sekaligus koordinator utama forum. Pelaksanaan rakor ini merupakan langkah kementerian dalam mengawal salah satu Program Prioritas Nasional (PN) Pemerintah, sekaligus menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan.
Baca Juga : Gaji Guru Sekolah Rakyat 2026 Bisa Tembus Rp 7 Juta, Ini Rinciannya
"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada UIN Malang yang telah mengoordinasikan jajaran jurnalis dan seluruh tim kemahasiswaan sehingga pertemuan nasional ini bisa berlangsung dengan sangat baik," ungkap Ketua Tim KIP Kuliah Kemenag RI, Dr. Amiruddin Kuba, Rabu sore.
Rangkaian agenda secara khusus memfokuskan pembahasan pada dua poin krusial. Yakni evaluasi menyeluruh,dalam hal ini meninjau realisasi dan penyaluran program KIP Kuliah Triwulan I dan II On Going untuk Semester Genap Tahun Anggaran 2026.
"Evaluasi ini penting untuk memetakan hambatan administratif serta memastikan serapan anggaran di tiap kampus berjalan akuntabel," tambahnya.
Selanjutnya, finalisasi Juknis Baru. Yang mana PTKIN melakukan finalisasi terhadap Draf Petunjuk Teknis (Juknis) KIP Kuliah Rekrutmen Baru 2026.
Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kebijakan Publik, Media, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ismail Cawidu, menegaskan bahwa esensi pertemuan ini adalah membedah tuntas permasalahan riil di lapangan. Ia menyoroti beberapa tantangan utama pengoperasian beasiswa di tingkat institusi, mulai dari perbedaan sistem antarjurusan, keterbatasan kapasitas SDM operator, hingga akuntabilitas pengawasan internal.
Ismail mewanti-wanti seluruh pimpinan PTKIN di bawah naungan Kemenag untuk tidak main-main dalam mengawal hak finansial mahasiswa kurang mampu yang berprestasi.
"Setiap kita berkumpul, tujuannya adalah memetakan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Tolong persoalan yang kita hadapi hari ini didiskusikan bersama di tempat ini supaya ada jalan keluar," tegas Ismail Cawidu.
Sementara itu, Wakil Rektor I UIN Malang, Basri Zain, berharap pembaruan juknis melalui forum ini mampu menyempurnakan standardisasi pengawasan. Selain itu, juknis baru diharapkan memberikan payung hukum yang lebih kokoh bagi pengelola kampus dalam mendistribusikan kuota secara adil.
"Mudah-mudahan forum ini menghasilkan keputusan produktif yang mampu menjamin keberlanjutan masa depan pendidikan anak-anak bangsa dari keluarga kurang mampu," pungkas Basri.
