JATIMTIMES — Peta persaingan internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Blitar mulai mengerucut menjelang musyawarah cabang (muscab) yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Maret 2026. Setidaknya enam nama mencuat sebagai kandidat kuat untuk memperebutkan kursi ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB masa bakti 2026–2031.
Keenam nama tersebut adalah Muhammad Rifa’i, Lutfi Aziz, Nur Fathoni, Ahmad Tamim, Ufik Rohmatul Fitria, dan Rini Syarifah. Mereka berasal dari latar belakang yang beragam, mulai dari legislator, aktivis organisasi keagamaan, hingga kepala daerah, yang mencerminkan dinamika kaderisasi sekaligus pertarungan pengaruh di tubuh partai berlambang bola dunia tersebut.
Baca Juga : Kebutuhan SDM Belum Terpenuhi, Program Satu Desa Satu Dokter di Kota Batu Baru Sentuh 16 Wilayah
Muhammad Rifa’i, yang kini menjabat wakil ketua DPRD Kabupaten Blitar, menjadi salah satu figur internal yang diperhitungkan. Selain menjabat sekretaris Dewan Tanfidz DPC PKB, Rifai dikenal aktif menyerap aspirasi masyarakat, termasuk kalangan santri dan mahasiswa. Keterlibatannya dalam pengawasan program sosial di lapangan menjadi modal politik tersendiri.
Nama lain yang tak kalah kuat adalah Lutfi Aziz. Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Blitar sekaligus ketua Komisi II itu memiliki basis pengalaman di sektor ekonomi dan organisasi kepemudaan. Mantan Ketua GP Ansor Kabupaten Blitar tersebut dinilai memiliki jaringan struktural yang solid di tingkat akar rumput.
Dari kalangan aktivis perempuan, muncul Ufik Rohmatul Fitria. Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Blitar itu membawa warna berbeda dalam bursa calon. Dengan latar belakang sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat dan wirausaha, Ufik dinilai merepresentasikan energi baru sekaligus perluasan basis pemilih perempuan di tubuh PKB.
Sementara itu, Nur Fathoni hadir sebagai figur senior dengan pengalaman panjang di parlemen daerah. Empat kali terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Blitar, Fathoni dikenal aktif dalam pembahasan regulasi strategis, termasuk Raperda desa dan perumahan. Konsistensinya di jalur legislasi menjadi kekuatan utama dalam kontestasi ini.
Dari tingkat provinsi, nama Ahmad Tamim turut meramaikan bursa. Anggota DPRD Jawa Timur itu membawa perspektif berbeda dengan pengalaman di Komisi D yang membidangi infrastruktur dan layanan publik. Kehadirannya dinilai sebagai sinyal keterbukaan PKB terhadap kader yang berkiprah di level lebih luas.
Di sisi lain, Rini Syarifah atau Mak Rini tetap menjadi kandidat kuat sebagai petahana. Mantan Bupati Blitar periode 2021–2024 itu memiliki pengalaman langsung memimpin organisasi sekaligus pemerintahan. Rekam jejaknya dalam program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat menjadi nilai tambah dalam mempertahankan posisi.
Di tengah menguatnya spekulasi, mekanisme penentuan ketua DPC ditegaskan telah diatur secara berjenjang oleh partai. Hal itu sebelumnya disampaikan Bendahara DPW PKB Jawa Timur M. Sholichul Umam dalam forum sarasehan politik dan safari Ramadan PKB di Kabupaten Blitar beberapa waktu lalu.
Baca Juga : Bolehkah Puasa Qadha Ramadan Sebelum Hari Raya Ketupat? Ini Penjelasan Hukumnya
“Tim Penataan Struktur DPC melakukan pemetaan bakal calon ketua. Hasil pemetaan itu kemudian dikonsultasikan dengan tim koordinator DPP sebelum disampaikan dalam forum Muscab,” kata Umam.
Ia menjelaskan, peserta Muscab tetap memiliki ruang untuk memberikan catatan maupun mengusulkan tambahan nama calon di luar hasil pemetaan tersebut.
Setelah itu, seluruh nama yang mengerucut akan mengikuti tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang dilaksanakan dalam dua tahap, yakni oleh DPW dan DPP PKB.
“UKK tahap pertama dilaksanakan oleh DPW berupa asesmen potensi dan kompetensi oleh pihak ketiga yang berpengalaman. Tahap kedua dilaksanakan oleh DPP sebelum akhirnya ditetapkan ketua DPC terpilih,” ujarnya.
Dengan skema tersebut, Muscab PKB Kabupaten Blitar tidak hanya menjadi arena kontestasi politik internal, tetapi juga ruang konsolidasi organisasi. Partai berharap proses ini melahirkan kepemimpinan yang solid, adaptif, dan mampu membawa PKB menghadapi kontestasi politik di masa mendatang.
